KARAWANG, RAKA – Gong tahapan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dimulai. Hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar peluncuran tahapan secara serentak di semua kabupaten dan kota.
“Pelaksanaan peluncuran tahapan melalui zoom meeting. Rencana kami hadirkan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan instansi terkait lainnya untuk hadir,” ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang Ikhsan Indra Putra kepada Radar Karawang, kemarin.
Ikhsan mengatakan, beberapa tahapan yang akan dilaksanakan dan sedang disiapkan KPU pada tahun ini yaitu pendaftaran partai politik (parpol) dan verifikasi parpol.
“Pendaftaran parpol langsung ke KPU RI oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) masing-masing. Kami persiapan SDM nya,” ujar Ikhsan.
Setelah semua parpol mendaftar dan dilakukan pengecekan dari segi administrasi, kata Ikhsan, tahapan selanjutnya yaitu verifikasi faktual partai.
“Kita cek lebih lanjut kebenaran data dan administrasi dari masing-masing parpol,” ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh KPU Karawang diantaranya tahapan program pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Daftar pemilih selalu diperbaharui setiap bulannya.
“Pemilih sementara berdasarkan hasil Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dimutakhirkan pada bulan Mei sebanyak 1.666.452 pemilih. Berapa kategori pemilih milenialnya belum dihitung,” jelasnya.
Ikhsan juga menambahkan, yang perlu dipersiapkan oleh parpol tentunya dari segi administrasi harus sesuai ketentuan, baik itu dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian juga keterwakilan perempuan perlu menjadi perhatian.
“Sebelumnya kita juga sudah sosialisasi dan konsolidasi ke semua partai di Karawang,” pungkasnya.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, dirinya sependapat bahwa anggaran yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan pemilu tahun 2024 mencapai Rp 76,6 triliun harus digunakan secara efektif dan efisien.
Oleh sebab itu, Rifqi menyatakan siap untuk mengawal penggunaan dari total keseluruhan anggaran yang ditetapkan tersebut. Dimana, ada beberapa mata anggaran yang kemudian dapat dilakukan efisiensi, terutama pada anggaran yang bersifat non elektoral. “Memang ada beberapa anggaran yang bersifat non elektoral misalnya penyiapan kendaraan, infrastruktur kantor yang sebenarnya ada di dalam anggaran KPU Rp 76,6 triliun itu. Termasuk antisipasi kalau misalnya covid-19 masih berlangsung,” kata Rifqi kepada awak media di Jakarta.
Sehingga, ia meminta kepada KPU sebagai pelaksana untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait efisiensi tersebut dapat dilakukan secara optimal. “Kami sedang meminta KPU berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain agar dapat di handel kementerian lembaga lainnya, misalnya pengadaan APD untuk covid ya bisa diserahkan pada Kemenkes saja, sedangkan infrastruktur biar dijalankan oleh KemenPU. Sehingga pengelolaan anggarannya tidak full dikelola KPU,” ucap politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu. “Dan itu bisa memangkas anggaran yang telah ditentukan. Dan diperkirakan lebih dari Rp 20 triliun akan terpangkas,” ujar legislator dari Kalimantan Selatan tersebut.
Oleh karena itu, Rifqi menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal dan menindaklanjuti pesan Puan Maharani sebagai ketua DPR RI. “Akan kami tindaklanjuti, karena Mba Puan itu bukan hanya ketua DPR tetapi juga atasan saya (di partai),” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin audiensi DPR dengan KPU untuk membahas persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Puan pun menyoroti sejumlah hal, termasuk mengenai efektivitas anggaran pesta demokrasi itu. “Sudah sama-sama disepakati antara KPU dan DPR melalui Komisi II dan Pemerintah bahwa tahapan pemilu akan dimulai insyaallah sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022,” kata Puan.
Puan juga mengingatkan mengenai efektivitas anggaran yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah sebesar Rp 76,6 Triliun. “Anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu,” ucap Puan.
Hal itu disampaikan merujuk pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin audiensi antara DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu kemarin. Puan mengingatkan agar penggunaan anggaran Pemilu nanti dapat di lakukan secara efektif dan efisien dan dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan. (nce/jp)
Tahapan Pemilu 2024
29 Juli hingga 13 Desember 2022
Pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu
14 Desember 2022
Penetapan peserta Pemilu
6 Desember 2022 hingga 25 November 2023
Pencalonan anggota DPD
24 April 2023-25 November 2023
Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023
Pencalonan presiden dan wakil presiden
28 November 2023 hingga 10 Februari 2024
Kampanye selama 75 hari
14 Februari 2024
Pemungutan suara Pemilu 2024
