KARAWANG, RAKA – Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang digelontorkan pemerintah ternyata tidak semanis yang dikira. Masyarakat yang tidak termasuk dalam daftar penerima BLT BBM marah. Mereka akhirnya meluapkan kekesalannya ke sekretaris desa.
Di Kabupaten Karawang, ada sekitar 153.331 keluarga penerima manfaat dari pengalihan subsidi BBM tersebut. Mereka merupakan masyarakat yang tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Akibatnya, masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT melakukan protes kepada pemerintah desa, karena otomatis mereka juga tidak termasuk penerima BLT BBM. Sekretaris Desa Pasirkamuning Agung Septian Maulana mengatakan, BLT BBM yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat membuat pemerintah desa menjadi sasaran protes masyarakat. “Karena penerima BLT BBM ini yang dapat BPNT dan PKH orang yang tidak menerima bantuan itu banyak yang protes,” katanya kepada Radar Karawang, Minggu (18/9).
Agung mengaku kurang lebih ada belasan orang warga Desa Pasirkamuning yang protes kepada dirinya selaku sekretaris desa, karena warga tersebut tidak mendapatkan BLT BBM. “Ya di lapangan masyarakat juga sih ada yang protes karena ga dapat, ada yang datang ke rumah, ada juga yang ke desa,” tambahnya.
Dilanjutkannya, ketika masyarakat datang menemuinya, dia hanya bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mengajukan protes karena tidak dapat bantuan dengan penuh kesabaran. “Ya tentunya kami jelaskan bahwa data penerima itu kan diputuskannya oleh pemerintah pusat bukan dari pemerintah desa,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pancawati mengungkapkan, BLT BBM bersubsidi membuat aparat desa menjadi sasaran kemarahan warga yang tidak dapat bantuan. “Tiap ada BLT terus ada yang gak dapat, pasti perangkat desa menjadi sasaran kemarahan warga yang tidak dapat,” ungkapnya.
Dia sangat heran, dari sekian banyak warga, penerima BLT BBM merupakan orang yang telah menerima bantuan dari pemerintah, yakni masyarakat yang dapat program PKH dan BPNT. “Tentu karena ada yang dapat dobel kan PKH dan BPNT, jadi di masyarakat menimbulkan kecemburuan,” tuturnya.
Sementara itu, Open (33) warga Dusun Kaliwedi, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, yang bekerja sebagai pegawai serabutan mengaku tidak menerima bantuan BLT BBM bersubsidi, padahal pemasukan dirinya dalam satu bulan tidak mencapai satu juta rupiah. “Saya mah dari dulu tidak pernah dapat bantuan, gak tatu kenapa,” tandasnya. (fjr)
