PURWAKARTA, RAKA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), khususnya Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, memfasilitasi aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi 4.426 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Langkah ini menjadi tindak lanjut atas aturan penggunaan TTE sebagai instrumen legal yang sah dalam administrasi pemerintahan. Pemanfaatan tanda tangan digital tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya efisiensi dan kepastian hukum.
“Pelaksanaan aktivasi TTE ini bertujuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memastikan setiap PPPK memiliki identitas digital resmi yang bisa digunakan dalam berbagai layanan administrasi, sekaligus mendorong implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dengan standar keamanan informasi,” ujar Kabid Persandian Diskominfo Purwakarta, Heriyanto, Kamis (25/9).
Heriyanto menegaskan, proses aktivasi dilakukan bertahap dengan tetap mengedepankan keamanan serta kerahasiaan data. Mekanisme penerbitan TTE ini, kata dia, mengikuti regulasi nasional yang berlaku.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh PPPK Paruh Waktu di Purwakarta dapat memanfaatkan TTE untuk mendukung kinerja, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, program TTE merupakan inisiatif pemerintah pusat dalam mendorong adopsi tanda tangan digital untuk pengesahan dokumen elektronik.
Diskominfo di daerah berperan sebagai pelaksana, termasuk memberi pendampingan teknis dan layanan pendaftaran Sertifikat Elektronik (SE) bagi ASN maupun pejabat daerah.
“Program ini adalah langkah nyata menuju digitalisasi birokrasi sekaligus mendukung budaya kerja tanpa kertas (paperless),” pungkas Heriyanto. (yat)
