TELUSURUncategorized
Trending

Alokasi Anggaran Infrastruktur Jabar Meroket 2,7 Triliun

KARAWANG, RAKA- Alokasi anggaran infrastruktur dalam APBD Perubahan 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan atau naik Rp2,7 triliun.

Anggaran infrastruktur melonjak menjadi Rp4,9 triliun, atau naik Rp2,7 triliun dari APBD murni 2025 yang sebelumnya hanya Rp2,1 triliun.

Baca Juga: Investasi Karawang Tinggi, Bagaimana Nasib Pengangguran

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyebut peningkatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan.

“Ini kebutuhan dasar masyarakat. Dari angka-angka ini terlihat keseriusan dan komitmen Pemda,” kata Herman dalam gelaran Press Talk di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9).

Selain infrastruktur, sejumlah sektor lain juga mengalami kenaikan. Bidang kesehatan naik Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun, ketahanan pangan bertambah Rp64,2 miliar menjadi Rp767 miliar, dan pendidikan meningkat Rp120 miliar sehingga totalnya mencapai Rp11,3 triliun.

Dari sisi pendapatan, Pemprov Jabar menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun. Rinciannya, target PKB mencapai Rp6,2 triliun dan BBNKB Rp3,5 triliun.

Kebijakan pemutihan pajak yang diluncurkan Gubernur Dedi Mulyadi diyakini dapat mendorong capaian target tersebut.

Tonton Juga: PENCULIKAN SOEKARNO-HATTA DALAM 3 MENIT

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2025 ditargetkan mencapai Rp31 triliun. Herman mengakui target itu cukup ambisius, namun dinilai realistis untuk menjaga keberlangsungan layanan publik.

“Terus terang ini progresif, tapi pelayanan publik harus terus berjalan,” ujarnya.

Meski demikian, Herman mengingatkan tantangan tetap ada. Salah satunya adalah meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat.

Kondisi ini berpengaruh pada pendapatan daerah karena adanya kebijakan subsidi dan terbatasnya potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut.

“Meningkatnya kendaraan listrik membuat kita tidak dapat apa-apa. Maka dari itu harus ada mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal agar target bisa tercapai dan pembangunan tidak terhambat,” kata Herman. (rbg/mra)

Related Articles

Back to top button