KARAWANG, RAKA– Polemik rekrutmen calon pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non ASN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok semakin mencuat. Kali ini, kritik datang dari mahasiswa Karawang yang menempuh studi di Jakarta dan tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Islam Karawang (KMIK) Jakarta.
Mereka menilai seleksi pegawai itu tidak transparan serta belum mencerminkan prinsip keadilan dan profesionalisme.
KMIK Jakarta menegaskan bahwa rekrutmen tersebut tidak dikelola secara adil, terbuka, dan belum berpihak pada tenaga kerja lokal.
Organisasi intelektual muda ini mendesak pihak rumah sakit segera memperbaiki mekanisme seleksi agar tidak menimbulkan kekecewaan publik.
Baca Juga: Jumlah Penduduk Karawang Berdasarkan Umur. Simak Rinciannya
“Kami mengecam segala bentuk kecurangan dalam rekrutmen. RSUD Rengasdengklok harus berani membuka seluruh tahapan seleksi, mulai dari jumlah formasi, mekanisme penilaian, hingga hasil akhir,” tegas Ketua Umum KMIK Jakarta, Yayan Hidayat.
Senada, Kabid Advokasi dan Kajian Strategis KMIK Jakarta, M. Nur Hidayat mengatakan pentingnya pengawasan dari pihak luar agar proses seleksi tidak merugikan para pelamar yang berkompeten.
“Transparansi itu harga mati. Kalau prosesnya bersih, RSUD akan mendapatkan tenaga kerja yang profesional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Tapi kalau kotor, dampaknya bisa panjang dan membuat publik makin tidak percaya,” ujarnya.
Tonton Juga: Kwik Kian Gie, Panglima Saat Badai Ekonomi itu Meninggal
KMIK Jakarta menilai polemik ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan rekrutmen, khususnya di sektor kesehatan, harus secara terbuka. Sebab, sektor ini berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Karawang, Dino Robika Patardo, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan plemik rekrutmen RSUD Rengasdengklok hingga ada kejelasan dan perbaikan.
“Bagaimanapun seleksi harus transparan dan berpihak pada putra daerah yang berkompeten. Jangan sampai rumah sakit berdiri megah tapi masyarakat Karawang tidak mendapat kesempatan,” ujar Dino, Senin (8/9). (mra/uty)
