TEGALWARU, RAKA – Keberadaan perusahaan penambang batu PT Atlasindo di Desa Cintalanggeng dianggap tidak memberikan kontribusi apapun terhadap warga sekitar. Kecuali dampak buruk yang dirasakan warga disana. Karenanya, keputusan Bupati Cellica Nurrachadiana menyegel perusahaan itu dinilai kebijakan yang prorakyat yang mestinya sudah dilakukan sejak lama.
“Saya selaku warga dengan adanya PT Atlasindo merasa seperti terampas hak saya untuk mendapatkan kenyamanan, baik ketika beristirahat maupun berjalan di jalan raya. Belum lagi debu dan kebisingan yang ditimbulkan. Setiap hari saya merasa waswas dengan kondisi bangunan rumah yang bergetar tiap kali kendaraan besar perusahaan itu melintas,” tandas H. Sakim, Warga Kampung Tegalmalang, Rabu (8/8).
Hal senada diutarakan Tokoh Masyarakat Desa Cintalanggeng Entis Sutisna. Ada dan tidaknya PT Atlasindo masyarakat masih tetap bisa makan. Dirinya mengaku sebagai warga asli Desa Cintalanggeng memahami persis banyak perubahan yang terjadi semenjak perusahaan itu ada. Dirinya mengaku sangat bersyukur terhadap kebijakan bupati yang akhirnya menutup perusahaan pertambangan.
“Sebelum adanya perusahaan itupun warga masih bisa makan dengan baik. Kalaupun ada yang bekerja di perusahaan itu, itupun hanya beberapa saja. Saya mengucapkan terimakasih kepada ESDM Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Karawang, Masyarakat Karawang Bersatu dan Pemerintah Kecamatan Tegalwaru juga Pemerintahan Desa Cintalanggeng yang sudah mau mendampingi proses penutupan perusahaan pertambangan itu,” tegasnya.
Sementara Wahyu (43) petugas keamanan PT Atlasindo mengaku ada sekitar 250 orang yang mengais rezeki di perusahan itu. Dirinya hanya berharap pemerintah bisa mencarikan solusi yang tepat agar masyarakat yang terdampak penutupan Atlasindo bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Sehingga kebutuhan sehari-hari mereka bisa tertanggulangi dengan baik. “Di perusahaan ini yang bekerja sekitar 150 orang sebagai pegawai perusahaan dan selebihnya sekitar 100 orang pekerja harian yang memang banyak menggantungkan hidupnya sebagai kuli angkut batu. Nah, itu harapan kami agar bisa ada solusi dari pemerintah guna mengantisipasi penganggurannya,” ungkapnya.
Wahyu menambahkan sejak dilakukan penyegelan memang sudah tidak ada aktifitas di PT Atlasindo. “Memang dari kemarin disini sudah tidak ada kegiatan karena adanya penyegelan. Hanya saja saya berharap pemerintah juga bisa mencari jalan keluarnya agar kami bisa bekerja,” ucap Wahyu.
Camat Tegalwaru Mahfudin Msi menyikapi penutupan perusahaan tambang batu itu mengatakan intinya pihaknya tetap mengamankan keputusan pimpinan dan menjaga kepatuhan pengusaha terhadap keputusan, disamping kondusifitas di lapangan. Terlebih bagi yang terdampak langsung kaitan ketenagakerjaan segera akan diversifikasi dan validasi data pekerja, yang nantinya harus dipikirkan solusi untuk alih profesi sesuai kemampuannya masing-masing. “Saya berharap mereka bisa mendapatkan akses dan juga peluang berusaha di bidang apapun. Baik kembali lagi kepekerjaan awal bertani maupun beternak,” ucapnya. (yfn)
