JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap komoditas pangan yang aman dan terjangkau.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa, saat menghadiri acara GPM Nasional di Jakarta pada Kamis (22/10), menekankan pentingnya penguatan intervensi pemerintah. Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar otoritas terkait dapat merespons gejolak harga pangan di daerah dengan lebih sigap.
Dalam kesempatan tersebut, Wamentan Saleh Mustafa memberikan apresiasi atas pelaksanaan GPM yang dinilai sangat membantu masyarakat. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis mengenai kondisi daya beli masyarakat yang perlu menjadi perhatian serius dalam setiap kebijakan pangan.
“Saya sangat mengapresiasi gerakan ini karena sangat membantu masyarakat. Namun, kita juga harus melihat kondisi riil bahwa daya beli masyarakat saat ini relatif rendah. Karena itu, bantuan pangan yang telah direncanakan Bapak Presiden perlu kita optimalkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara merata,” ujar Wamentan Saleh Mustafa.
Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa pelaksanaan GPM harus terus dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya terhadap daya beli masyarakat sebagai konsumen akhir. Intervensi pemerintah diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan publik.
“Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik,” katanya.
Selain fokus pada keterjangkauan harga, pemerintah juga memperkuat aspek keamanan pangan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, diserahkan bantuan kendaraan operasional untuk mendukung pengujian keamanan komoditas pangan di lapangan. Fasilitas ini bertujuan memastikan produk yang dipasarkan, seperti cabai, bebas dari kandungan bahan berbahaya dan layak konsumsi.
Guna memperkuat distribusi, pemerintah turut menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional. Sinergi antarlembaga ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya ketahanan pangan nasional yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
