- Disdik Tunggu Rekomendasi Saber Pungli
KARAWANG, RAKA – Rencana tes urine pada siswa baru tingkat SMP terancam batal. Pasalnya, tes urine harus bayar Rp50 ribu per siswa. Hal ini bisa berpotensi pungutan liar (pungli).
Berkaitan dengan pencegahan dini agar terbebas dari narkoba, Nandang Mulyana Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang yang juga sebagai ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Karawang berkeinginan untuk melakukan tes urin terhadap para peserta didik ketika sudah diterima di SMP.
Nandang menyampaikan, beberapa hari lalu ia sudah berkoordinasi dengan unsur Polres, BNNK, Dinas Kesehatan, Saber Pungli dan para kepala sekolah berkaitan dengan rencana tes urine. Hal itu bertujuan untuk menjaga dan melakukan pencegahan sejak dini kepada para peserta didik dari bahaya narkoba. “Karena pada tahun 2016 lalu, 30% anak SMA dan SMK pernah mengkonsumsi eximer,” kata Nandang.
Namun dia khawatir, keinginannya itu terbentur aturan adanya peraturan yang tidak memperbolehkan adanya pungutan liar. Oleh karenanya, ia akan melakukan tes urine jika sudah ada rekomendasi dari Saber Pungli. “Saya tidak mau nanti kepala sekolah terjerat masalah pungli karena ada tes,” kata Nandang.
Nandang mengatakan bahwa pihaknya akan mengkomunikasikan kepada para orang tua dan komite sekolah, agar tidak terjadi miskomunikasi. Karena tes urine itu akan dikenakan biaya sebesar Rp50 ribu per siswa dan itu tidak dibiayai oleh pemerintah. “Karena itu cukup besar. Jika 50 ribu dikali 40 ribu siswa besar juga itu. APBD-nya nggak akan cukup,” kata Nandang.
Sementara, Sri Rahayu Agustina, wakil Ketua DPRD Karawang mengatakan, jika saat ini tes urine dikenakan uang sebesar 50 ribu, itu akan menimbulkan polemik baru. Untuk itu ia menekankan kepada dinas pendidikan agar tes urine itu dianggarkan oleh pemerintah daerah. “Kalau hari ini tes urine bayar. Berisik, pungli dan lain-lain. Maka saya tadi tekankan kepada sekretaris Disdik, agar bilang ke bupati untuk tes urine ini gratis. Memang ini harus dianggarkan dan dipersiapkan sebelumnya,” ujar Sri Rahayu.(nce)
