BANSOS: Salah seorang warga Kotabaru menerima bansos dari Provinsi Jawa Barat.
LEMAHABANG, RAKA – Bantuan sosial (bansos) dari Gubernur Jawa Barat menuai banyak polemik. Mulai dari data penerima yang amburadul sampai bantuan diberikan kepada orang yang salah.
Di Kecamatan Lemahabang misalnya, dari 779 kepala keluarga (KK) yang mendapatkan bantuan empat KK. Tak hanya itu, ojek dari Kantor Pos yang tanpa pengawalan itu memberikan bantuan kepada orang yang salah, gara-gara nama dan alamatnya sama. Sehingga, orang yang seharusnya mendapatkan bantuan malah orang lain yang mendapatkannya. “Saya gak terima, karena nama warga atas nama Hadi ini memang sama dengan sasaran yang kurang mampu, begitupun RT/RW nya. Eh yang dapat justru atas nama Hadi yang punya sawah, warung dan kontrakan. Logika orang Pos itu bagaimana sih! Apa salahnya nanya dulu ke pemerintah desa,” kata salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya, Selasa (5/5).
Minimnya penerima bansos ini, membuat polemik di tingkatan desa. Seperti di Desa Ciwaringin yang hanya dua KK saja yang mendapatkan bantuan. Masyarakat menyalahkan aparat desa yang dinilai gagal saat pendataan. “Saya capek seolah-olah desa yang disalahkan warga, kalau bantuan yang diantarkan pos salah sasaran atau salah alamat, saya sendiri yang akan gugat kantor Pos,” tegasnya.
Polemik juga terjadi di Desa Lemahmukti. Dari nama-nama dusun yang disodorkan, beberapa nama dusun tidak sesuai dengan nama dusun di Desa Lemahmukti. Bahkan, nama-nama dusun itu hampir tidak ada yang terdaftar. Kades Lemahmukti H Damung mengatakan, nama dusun yang tertera hanya ada beberapa yang tertera. Yang lainnua, nama dusun itu tidak sesuai dengan nama dusun yang berada di Desa Lemahmukti. “Nama alamatnya acak-acakan dan gak jelas. Dusun Kalenasem, Cibogo, Cariu Timur, Pandawa, Wanasari sampai Lemahduhur tertulis berada di Lemahmukti, kan ngaco,” katanya.
Deri keseluruhan jumlah data masyarakat yang ia ajukan, hanya 26 warga yang mendapatkan bansos Gubernur Jawa Barat tersebut. Sementara sisanya tak sesuai dengan alamat. Bahkan terkesan asal-asalan.
Sementara, mengenai nama warganya ada kesesuaian atau tidak, ia mengaku akan melakukan verifikasi ulang. Apakah nama-nama itu merupakan warganya atau bukan. “Yang jelas nama dusun gak jelas, kebanyakan nama dusun di luar Desa Lemahmukti, tapi di masukan ke desa Lemahmukti,” ketusnya.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Lemahabang Zaenal mengatakan, data awal di Lemahabang untuk bansos gubernur ada 2.165 KK kemudian menyusut jadi 779 KK. Karena setelah diverifikasi banyak yang doubel dengan BPNT dan PKH, namun pada kenyataannya justru hanya dapat 4 KK saja, yaitu 1 di Desa Pulomulya, 1 di Desa Pulokalapa, dan 2 di Desa Ciwaringin.
Bantuan ini, sudah tiba tiga hari yang lalu,dan ternyata memang pihak pos keliru mendistribusikan bantuan tersebut kepada orang yang mampu dan tidak sesuai NIK yang tertera. “Kita akan koordinasikan ini, bahaya kalau ada data nama dan alamat sama, tapi orangnya berbeda tapi pos justru memberikan bantuan itu kepada data yang tidak sesuai, seperti di Ciwaringin ini,” tutupnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang Abdul Aziz mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan dalam bansos ini, salah satunya terkait data. “Karena memang ada yang data NIK-nya kurang lengkap,” ucapnya.
Aziz mengatakan data penerima bantuan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) telah dipadankan dengan data penerima bantuan PKH dan BPNT. Sedikitnya ada 370 daftar calon penerima hasil pemadanan data yang telah dieliminasi. “(Bagian) teknisnya lapor, hari kemarin dan hari ini saja kemungkinan double bisa,” tuturnya.
Ia sendiri mengaku heran kenapa masalah ini masih muncul. Padahal data tersebut juga telah dilakukan penyortiran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan data Dirjen Kependudukan Koordinator Wilayah Kemendagri. Dikatakannya sampai hari kemarin terdapat tujuh daftar nama penerima ganda. “Namanya manusia pasti saja ada kesalahan, ya sudah pusing, alat juga kan dioperasikannya oleh manusia,” ucapnya lagi.
Penyaluran bantuan dari gubernur Jawa Barat rencananya akan dilakukan dalam dua tahap. Ia sendiri belum bisa mengetahui betul kapam tahap kedua akan disalurkan, namun ja meyakinkan akan segera dilaksanakam sesuai dengan keinginam gubernur. Adapun kesalaham data yang muncul akam menjadi bahan evaluasi. Penerima ganda pada bulan ini akan dieliminasi pada penyaluran di 2 bulan berikutnya.
Lebih lanjut, ia juga mengatakam akan ada kemungkinan pemerima ganda pada penyaluran bantuan berdasarkan data non-DTKS. Hal ini disebabkan jumlah data penerima non-DTKS jauh lebih banyak ketimbang data DTKS. Meski demikian kesalaham data dikatakannya akan lebih sedikit karena pengumpulam data non-DTKS berdasarkan pendataan lapangan baru-baru ini, berbeda dengan data DTKS yang terakhir kali diperbarui pada 2015 lalu. “Kalau saya punya keyakinan ada (pemerima ganda) tapi tidak sebanyak itu, mudah-mudahan saja, kita lihat nanti ya,” pungkasnya. (rok/din)
