Radarkarawang.id- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia(JPPI) tolak anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis(MBG). Tiga alasan JPPI tolak MBG pakai anggaran pendidikan.
JPPI menilai program MBG saat ini masih terlalu bergantung pada anggaran pendidikan yang justru bisa menggerogoti kualitas pendidikan di Indonesia.
Dalam RAPBN 2026, dana MBG mencapai Rp335 triliun. Awalnya, sempat kabarkan hampir separuh atau 44 persen ambil dari anggaran pendidikan.
Baca Juga: Jalan TPAS Jalupang Rusak Parah
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian meluruskan bahwa dana MBG dari anggaran pendidikan nasional hanya sebesar Rp 223,6 triliun.
Namun, JPPI tetap kecewa. Pasalnya, angka tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas dana MBG, yakni 67 persen, bersumber dari anggaran pendidikan.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, program MBG ini akan merusak kualitas pendidikan dan membelokkan peta jalan pendidikan nasional kedepan.
Padahal, masih banyak masalah lainnya di dunia pendidikan. “Kita masih punya masalah banyak di dunia pendidikan,” kata Ubaid, Senin (25/8).
Tonton Juga: Mulai dari Lomba Sampai Doorprize
“Jutaan anak masih tidak sekolah, dan lainnya. Masalah ini sampai kapan akan dibiarkan atau memang sengaja dipelihara?,” ujar Ubaid menjelaskan.
JPPI mengungkap setidaknya ada tiga alasan mengapa anggaran pendidikan tidak seharusnya gunakan untuk program MBG, pertama anggaran pendidikan sudah minim.
JPPI menilai alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan selama ini saja masih belum cukup untuk menutup kebutuhan dasar pendidikan masyarakat.
Alasan kedua yaitu MBG bukan fungsi pendidikan. Menurut JPPI, program MBG lebih tepat masuk kategori program kesehatan atau perlindungan sosial.
Untuk alasan ketiga, risiko penurunan kualitas dan akses pendidikan. Jika anggaran pendidikan dibebani MBG, kualitas dan akses pendidikan berisiko turun.
“Soal akses misalnya, bagaimana nasib keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sekolah tanpa pungutan biaya? Sampai hari ini masih terkatung-katung,” tegasnya.
“Tanpa ada keberpihakan dari anggaran pendidikan. Jika persoalan akses ini tidak diselesaikan, jutaan anak putus sekolah bisa terus bertambah,” paparnya.(asy/jpg)
