TEMPURAN, RAKA – Menghadapi usia senja tanpa anak, boleh jadi hampa. Apalagi di tengah segala keterbatasan hidup yang dimiliki. Jangankan bermimpi kaya raya, demi melahap sesuap nasi saja harus mengandalkan usaha yang tidak mudah.
Kondisi itu yang dialami Endi (59) dan istrinya Komah (44), warga asal Dusun Buer, RT 09/04 Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tempuran. Selain rumahnya yang jauh dari layak, pasangan yang tidak dikaruniai anak ini hanya usaha serabutan dengan menjual sapu lidi dari bahan daun kelapa, saat untung terjual keduanya bisa makan dengan lauk pauk, sebaliknya saat sapu yang jualnya sepi pembeli, makan dengan lauk pauk dan mengenyangkan perutnya kadang hanya angan-angan. Bahkan, yang lebih memprihatinkan, hanya gara-gara ketidaksesuaian data dari KK dengan KTP yang dimilikinya, keluarga miskin ditepian pesisir Karawang ini tidak tersentuh bantuan sosial pemerintah apapun, baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). “Jangankan membeli lauk pauk atau ingin punya rumah layak, buat abah bisa makan nasi saja sudah alhamdulillah,” ucap Endi.
Menurutnya, demi bertahan hidup, dirinya hanya mengandalkan usaha membuat sapu lidi. Karena sesekali dirinya sering mencari daun kelapa untuk dikupas daunnya di rumah. Hasil penjualannya memang tidak seberapa, setidaknya cukup untuk membeli beras semingguan. Soalnya, keluh Endi, dirinya tidak pernah menerima bantuan apapun program pemerintah seperti yang lainnya. “Program yang mana? Beras saja beli, dan rumah mau ambruk juga gak dipikirin, yang penting abah dan istri bisa makan saja, alhamdulillah, ” katanya.
Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Tempuran, Leo Fitriana mengatakan, Endi dan Komah sebetulnya masuk dalam kategori miskin dengan nomor ID BDT 3215130014009100**, kondisi rumah yang tidak layak huni saat ini sedang diusulkan oleh Pemerintah Desa Tanjungjaya dan Kecamatan Tempuran. “Saat dicek, dua warga ini masuk dalam kategori miskin dengan nomor BDT yang ada. Soal rumahnya, desa dan kecamatan sedang mengusulkan agar segera realisasi, karena lahannya sudah milik pribadi,” katanya.
Leo menambahkan, untuk bantuan program sosial, TKSK akan melakukan verifikasi dan validasi data BDT, sehingga diharapkan kedepannya yang bersangkutan mendapatkan program perlindungan sosial, karena ketika dicek via aplikasi SIKS NG, data kependudukan Endi dan Komah ternyata masih kosong. Namun demikian, untuk bantuan sementara, yang bersangkutan mendapatkan bantuan sembako, dan dilakukan perbaikan admistrasi data kependudukan, karena terdapat perbedaan alamat antara KTP dan KK. “Kita akan verval data lagi, karena keduanya ternyata data kependudukannya masih kosong,” ungkapnya. (rud)
