Bansos tak Merata jadi Polemik
RAPAT : Kepala Desa Mekarmulya Dalim Rudyansah saat memimpin rapat di desa.
TELUKJAMBE BARAT, RAKA – Berbagai pintu bantuan sosial bagi warga terdampak corona telah disalurkan. Namun masih banyak warga terdampak yang belum mendapatkan bantuan dari pintu manapun. Hal ini disebabkan kuota penerima manfaat secara keseluruhan tidak sebanding dengan data warga terdampak yang ada.
Di Desa Mekarmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, lebih dari 1.400 kepala keluarga terdampak corona. Namun hanya sekitar 900 diantaranya saja yang telah mendapat bantuan sosial baik itu BPNT, PKH, BST, Bangub, JPS, dan BLT-DD.
Sedangkan sekitar 500 kepala keluarga sisanya belum terdaftar sebagai penerima manfaat dari pintu bantuan sosial manapun. “Kalau kita sortir lagi, 200-an tidak layak menerima, 300-an masih layak menerima (bantuan), ini yang jadi masalah,” ungkap Kepala Desa Mekarmulya, Dalim Rudyansah, Rabu (27/5).
Tidak meratanya bantuan ini dikatakannya menjadi perbincangan di masyarakat, bahkan sampai ramai di sosial media. Pemerintah desa juga kerap dijadikan kambing hitam oleh masyarakat yang tidak menerima bantuan. Padahal Desa Mekarmulya sendiri telah menyisihkam 30% dana desa untuk bantuan sosial sebagaimana intruksi dari Kementerian Desa.
Dalim menyampaikan, terdapat 156 kepala keluarga penerima manfaat BLT-DD sebesar Rp600 ribu. Bantuan tersebut telah disalurkan sebelum lebaran dan akan berlanjut pada 2 bulan berikutnya.
Ia sendiri sebetulnya sangat ingin bantuan disalurkan secara merata, namun besaran bantuan BLT-DD telah diatur Rp600 ribu sehingga kuota penerima manfaatnya terbatas. “Kalau kita kurangi jumlahnya nanti jadi masalah, kan sudah kejadian desa yang kasih Rp200 ribu sekarang jadi masalah,” ucapnya, selepas minggon desa yang juga membahas evaluasi penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial yang tidak merata tentunya menjadi polemik di masyarakat dan menimbulkan kecemburuan sosial. Selama 3 bulan masa penyaluran bantuan, warga yang tak terdaftar sebagai penerima manfaat hanya bisa gigit jari. Ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengavluasi hal ini dan dapat menambah kuota penerima manfaat. “Bantuan dari provinsi dan Kemensos kemarin datanya sudah kita verifikasi dan validasi, tapi tetap saja mereka menggunakan data yang lama, kemarin ada sekitar 20 bantuan yang kembali karena penerima manfaat yang terdata ada yang sudah meninggal dan sudah pindah, itu kan sayang kalau bantuannya tidak tersalurkan,” tururnya.
Ia juga kecewa dengan JPS dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang hanya sebesar Rp300 ribu per kepala keluarga, lebih kecil dari BLT-DD. Menurutnya Pemda Karawang setengah hati memberi bantuan kepada masyarakat, semestinya nominal yang diberikan bisa lebih besar atau minimal sama dengan BLT-DD. “Sudah sedikit kuotanya, ngasihnya cuma Rp300 ribu, kabarnya cuma untuk 2 bulan, berarti kan cuma Rp600 ribu, sama saja kaya BLT-DD sebulan,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Dalim juga menyampaikan sejauh ini belum ada bantuan dari perusahaan swasta, berbanding terbalik dengan desa lainnya yang terdapat industri di wilayahnya.
Ia berharap, Pemda Karawang memberi perhatian lebih terhadap desa-desa yang tidak memiliki sumber bantuan lain. Di samping itu ia juga berharap gaji perangkat desa pada triwulan kedua segera cair, terlebih beban kerja mereka selama pandemi corona ini bertambah berat. (din)
