CILAMAYA WETAN, RAKA – Nasib pelajar dan pengajar DTA seperti dianak tirikan pemerintah kabupaten. Pasalnya untuk berbagai jenis pembiayaan, mulai dari sarana dan prasarana, ATK, peralatan, perlengkapan dan lainnya, hanya menantikan swadaya dari masyarakat.
“Bahkan, dana BOPF yang sudah diajukan beberapa bulan ke belakang pun tak kunjung cair. Biasanya, dana itu sudah cair di Bulan November,” ujar Pergunu Karawang, Agus Solahudin.
Padahal, tambahnya, meski besaran dana BOPF tersebut tidak terlalu besar, sekitar Rp4500 per siswa tiap bulannya, dinilai bisa membantu meringankan beban DTA, di samping hanya menunggu swadaya dari masyarakat.
Ditambah dengan adanya honor daerah, dari beberapa staf pengajar di DTA-nya, hanya satu orang yang terdaftar dan mendapat honda tersebut.
Sampai saat ini, ia mempertanyakan perhatian pemerintah Kabupaten Karawang terhadap DTA yang ada. “Jangan sampai DTA dianaktirikan pemerintah,” ucapnya.
Agus berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan DTA di setiah wilayah. Karena pembalajaran yang dilakukan tidak ada bedanya dengan sekolah formal lainnya, terlebih DTA ini mendidik siswa dalam bidang keagamaan. (rok)
