Kades Pancakarya Ngeluh Diguyur Rp700 Juta
TEMPURAN, RAKA – Dari 14 desa di Kecamatan Tempuran, Desa Pancakarya menjadi desa paling buncit besaran dana desa tahun 2018. Dibanding desa lain yang sudah diatas Rp 800 juta hingga Rp1,4 miliar, desa yang berada di ibu kota kecamatan ini hanya diguyur Rp700 jutaan saja. Usut punya usut, desa dengan guyuran kecil ini, dianggap pemerintah pusat sudah maju ketimbang desa lain yang dalam ketegori tertinggal.
Kades Pancakarya Atta Sutisna Jilun mengatakan, dalam menyusun rencana pembangunan, pemerintah desa tentu menyesuaikan dua hal. Pertama, mana yang prioritas dan mana yang skala prioritas. Munculnya dua hal tersebut, sambungnya, karena anggaran yang diguyur dari pemerintah terbatas, sehingga pemerataan itu perlu bertahap. Contohnya, sebut Jilun, saat desa lain mendapat Rp1 miliar lebih dana desa tahun 2018, desanya hanya dijatah Rp700 jutaan. Angka ini jadi paling buncit dibanding 13 desa lainnya di Tempuran.
Kejanggalan besaran kecil ini membuatnya bertanya-tanya hingga konsultasi langsung ke Jakarta, hasilnya memang benar. Itu karena Desa Pancakarya dianggap sudah maju, dan dana desa dengan nominal besar itu diberikan kepada desa yang masih tertinggal, salah satu contohnya adalah Ciparagejaya. “Kita dianggap sudah maju, sehingga dana desa tahun ini hanya Rp700 jutaan. Padahal desa lain sudah di atas Rp1 miliar,” katanya di sela-sela minggon desa, Rabu (5/12).
Lebih jauh Jilun menambahkan, pihaknya harus memilah, mana prioritas dan yang jangka panjang. Di sisi lain juga dia tidak paham, apa standar desa tertentu bisa dianggap maju dan tertinggal oleh pemerintah pusat. Terlepas dari hal itu, dana desa itu memang dirasakannya, walaupun, di tahun 2019 mendatang ada tambahannya yaitu hanya Rp75 juta. “Ya tahun depan meningkat sih, nambah ya sekitar Rp75 juta dalam pagu mah,” katanya.
Pengelola PAUD Desa Pancakarya Teti Suhertini mengatakan, dengan keterbatasan dana yang ada, pihaknya apresiasi perhatian pemerintah desa, khususnya ke lembaga PAUD. Pasalnya, tahun 2015, selain dibangunkan fisik dan mebeler, saat ini dana desa yang diterima pemerintah pusat juga masih kebagian untuk penambahan honorarium guru PAUD. Pasalnya, selama ini guru PAUD hanya mengandalkan honor Rp200 ribu per bulan, dan sesekali kebutuhan lain dicover dari dana SPP orangtua siswa Rp7.500 per minggunya. Jumlah ini sudah jauh dibanding tukang kuli bangunan sekalipun yang sudah dibanderol Rp150 ribu per hari. “Ya walau terbatas, kita juga Alhamdulillah selalu ada perhatian penambahan honor guru PAUD dari dana desa,” ungkapnya. (rud)
