Masyarakat Harus Paham Sumber Anggaran Bansos
NASI BUNGKUS: Desa Pasirtanjung membagikan nasi bungkus untuk warga.
LEMAHABANG, RAKA- Menghadapi wabah virus corona, banyak bantuan yang digelontorkan pemerintah untuk warga terdampak. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah desa.
Banyaknya sumber anggaran bantuan ini, tak jarang membuat masyarakat kebingungan dan ujungnya terjadi salah paham. Akibat kesalahpahaman tersebut, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan dana bantuan tersebut. Bahkan menuai kegaduhan di tengah masyarakat, contohnya di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang. Pasalnya, ada tokoh masyarakat yang menyebutkan bahwa anggaran dana desa untuk Covid-19 sebesar Rp600 ribu per KPM, di sebut hanya turun berupa nasi bungkus di sela-sela khutbah Jumat. “Ini kan ngaco! Padahal, nasi bungkus itu bantuan dari pemkab untuk pengadaan dapur umum, bukan dari anggaran dana desa, jadi saya minta masyarakat Pasirtanjung jangan termakan hoaks,” kata Kades Pasirtanjung Saepudin Betong, baru-baru ini.
Selain bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos Rp600 ribu, ada juga bantuan dari Gubernur berupa tunai Rp150 ribu dengan sembako sejumlah Rp 350 ribu. Kemudian, bantuan lainnya seperti 35 persen dana desa 2020 Rp600 ribu per orang, hingga bantuan Pemkab Karawang Rp300 ribu perbulan, juga siap menyasar masyarakat kurang mampu yang usaha dan aktivitasnya terganggu gegara Covid-19.
Saepudin menambahkan, BLT dari 30 persen dana desa ia tegaskan bahwa anggaran itu belum turun. Adapun program nasi bungkus adalah program dari pemda yang seharian di produksi ribuan box adalah realisasi program Pemkab Karawang untuk pengadaan dapur umum. Itupun, hanya mengandalkan berasnya saja, sementara lauk pauknya harus di sediakan lewat kantong pribadi Kades dan keterlibatan ibu-ibu PKK selama memasak.
Oleh karena itu, masyarakat harus memahami jenis bantuan itu berbeda-beda, ada yang reguler seperti dari PKH, BPNT setiap bulannya, ada juga program bansos yang insidental seperti wabah corona saat ini. “Nasi bungkus itu, bukan dari dana desa, tapi program realisasi Pemkab karawang untuk pengadaan dapur umum, jadi kalau di plintir kesana kemari, jadi Gagal Faham,” celotehnya. (rok)
