Pemda Dinilai Pilih Kasih
- Siltap BPD Desa dan BPD Kelurahan Beda
PURWASARI, RAKA – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cengkong mengeluh. Pasalnya pemerintah kabupaten dinilai tidak adil karena membedakan penghasilan tetap (siltap) BPD desa dan BPD kelurahan.
Priyadi Imansyah, Ketua BPD Cengkong mengatakan, setiap bulan ia bersama anggotanya selaku BPD desa hanya diberikan siltap sebesar Rp850.000 sedangkan BPD kelurahan diberikan siltap Rp1,2 juta. “Menurut saya ini kurang adil, kenapa harus dibedakan, banyak anggota BPD lain yang mengeluh soal ini,” ucapnya, saat berbincang di ruang kerjanya, Senin (2/9).
Ia menambahkan, jika dilihat dari tugas dan fungsi BPD desa dan BPD kelurahan, menurutnya tidak ada perbedaan. Tapi sangat disayangkan hanya karena perbedaan lokasi tugas pemerintah kabupaten memberdakan khususnya pada siltap yang didapatkan olehnya. “Yang membedakan kita sama BPD kelurahan cuma lokasi tugasnya saja, kalau secara tupoksi dan cara kerja kita sama, harusnya pemerintah tidak membedakan seperti itu,” tambahnya.
Ia mengaku, setiap hari tidak pernah melupakan tugasnya sebagai BPD Desa Cengkong dalam penyusunan APBDes sampai pengawalan program lainnya. “Setiap hari dari pagi sampai sore saya ngantor di desa, karena ini semua demi kemajuan desa kita, artinya saya tidak pernah bermalas-malasan dalam bekerja, malahan kalau dilihat BPD desa itu lebih berat tugasnya, jadi tidak seharusnya dibeda-bedakan,” akunya.
Ia berharap, pemerintah bisa merubah dan tidak pilih kasih pada pemberian siltap BPD, sehingga tidak muncul kecemburuan para anggota BPD desa terhadap BPD kelurahan. “Harus adil, kalau satu bulan Rp850 ribu ya sudah tidak apa-apa yang penting disamakan, jangan dibeda-bedakan, karena itu terlihat tidak baik bahkan cenderung pilih kasih,” paparnya.
Sementara itu, Uwes Lesmana, Wakil Ketua BPD Cengkong mengungkapkan, meskipun setiap bulan mendapat siltap Rp850.000. Tapi tidak mengurangi rasa semangatnya untuk terus mengawal pemerintah Desa Cengkong. “Mau gimana lagi, emang sih saya juga kurang sepakat karena ada perbedaan upah, mudah-mudahan ini bisa ditanggapi serius sama pemerintah kabupaten,” pungkasnya. (mal)
