Penyusunan APBDes Lamban
KOTABARU, RAKA – Meski sudah memasuki bulan ketiga tahun 2019, namun masih banyak pemerintah desa yang belum menyelesaikan penyusunan APBDes. Padahal, seharusnya APBDes sudah selesai di akhir tahun anggaran sebelumnya.
Karnalim, kepala Desa Pangulah Baru menyampaikan, belum selesainya penyusunan APBDes disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya pengoperasian aplikasi Siskeudes dan keterlambatan peraturan bupati (Perbup). “Masih proses penyusunan. Karena perbup kan belum turun,” kata Karnalim, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/3).
Irawan, sekretaris Desa Pangulah Baru menyampaikan, selain belum adanya perbup, perubahan Siskeudes juga menjadi kendala baginya dalam melakukan penyusunan APBDes di tahun anggaran 2019. Oleh karena itu, ia kesulitan dalam menyusun dan membuat pengajuan dana-dana transfer untuk proses pembangunan di wilayah desanya. “Intinya karena Siskeudes. Karena sekarang beda dengan tahun kemarin lebih sulit lagi,” kata Irawan, kepada Radar Karawang, Selasa (5/3).
Dikatakan, Irawan, dari sembilan desa yang ada di Kotabaru belum ada satupun desa yang sudah menyelesaikan penyusunan APBDes 2019. Hal itu disebabkan karena kesulitan para operator Siskeudes dalam mengoperasikan aplikasi untuk membuat anggaran itu. “Pokoknya dari semua desa yang ada di Karawang. Baru ada 7 desa yang sudah memposting APBDes,” katanya.
Menurutnya, saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang mengharuskan semua desa untuk menggunakan aplikasi Siskeudes dalam segala administrasi yang berhubungan dengan anggaran. Rencana Anggaran Keuangan (RAK) yang sebelum tidak menggunakan Siskeudes, harus juga dikerjakan melalui Siskeudes. “Sekarang untuk Rencana Anggaran Keuangan dan RPJMDes juga harus Siskeudes. Kalau dulu hanya APBDes saja. Makanya lebih susah,” katanya.
Namun, lanjut Irawan, perubahan Siskeudes baru dari Siskeudes sebelumnya tidak dibarengi dengan pelatihan dan pembinaan yang cukup. “Pendamping desa juga sama gak akan tahu kalau untuk Siskeudes yang sekarang. Contoh saya anggarkan Pemberian Makan Tambahan (PMT) untuk balita. Itu kan masuknya di bidang kesehatan. Tapi tidak ada dikolom Siskeudes nya,” ujarnya.
Irawan juga menyampaikan, di Kotabaru, baru ada satu desa yang dianggap paling senior dalam hal penyusunan APBDes, yakni Desa Pucung. Namun minggu lalu setelah dibawa ke DPMD tetap masih salah. “Pucung juga kemarin selesai. Tapi pas dibawa ternyata masih salah. Dan gak dikasih tahu juga yang benernya kaya gimana,” ungkapnya.
Sementara, Bambang Prayitno, Sekdes Cikampek Barat juga mengatakan, di 10 desa yang ada di Cikampek belum ada satupun desa yang memposting APBDes. “Cikampek juga sama belum ada yang posting. Penyusunannya lumayan susah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Suhana, Kades Balonggandu, menurutnya di wilayah Jatisari pun belum ada yang memposting APBDes. Saat ini para sekdes dan para operator Siskeudes tengah saling membantu dan berkonsultasi untuk menyusun APBDes. “Itu di sana lagi pada nyusun. Ada juga Sekdes Barugbug yang lagi ngerjain bareng,” pungkasnya.(nce)
