Serapan Anggaran Payah
LEMAHABANG WADAS, RAKA – Menjelang akhir tahun serapan anggaran APBD Kabupaten Karawang masih 67 persen. Selain menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Gina Fadlia Swara, mantan ketua Komisi A DPRD Karawang Warman juga ikut bersuara.
Politis Partai Golkar Karawang ini menilai, banyaknya pejabat penanggung jawab program dan kegiatan yang ketakutan diintai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran. “Waduh, hari gini (pertengahan Desember) serapan anggaran masih 67 persen. Kemana saja para pejabat kita ini,” ujarnya kepada Radar Karawang, Senin (10/12) kemarin.
Menurut Warman, awal-awal Desember seharusnya angka ideal serapan anggaran bisa lebih dari 80 persen. Menurutnya menyerap anggaran cepat itu rumit, apalagi kalau harus sempurna 100 persen di akhir tahun. Terlebih kalau sudah lampu merah di penghujung tahun sekarang ini. “Jika melihat kondisi di bawah 70 persen, rasa-rasanya ada yang ketakutan sehingga membuat para pejabat di Karawang ragu merealisasikan anggaran,” ungkapnya.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kabupaten Karawang ini menambahkan, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) selalu ada, tapi dana luncuran tidak bisa dadakan dicairkan loncat ke tahun depan, karena sebelumnya harus disertai perencanaan yang matang. “Justru saya bertanya, serapan rendah itu untuk belanja yang mana? Bisa dilihat apakah dari belanja publik, belanja pegawai atau belanja fisik, kalau jomplang ini yang tidak sehat,” ungkapnya.
Menurutnya hal aneh jika belanja pegawai lebih cepat terserap, sementara belanja fisik terlampau jauh, sehingga pembangunan tidak mulus. Untuk itu, dia berharap pejabat setingkat lebih tinggi bisa mendampingi, agar jangan bawahannya dijadikan objek penanggung jawab program yang nampaknya ketakutan dalam menyerap anggaran. “Kalau belanja pegawai lebih cepat terserap, kemudian fisik belanjanya mampet jauh, ini kan jomplang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang Hadis Herdiana mengatakan, serapan anggaran per 6 Desember kemarin, diakuinya masih 67 persen. Tapi dia targetkan sampai akhir Desember bisa di atas 90 persen. “Tapi yang 67 persen itu yang sudah dicairkan, karena masih banyak dalam proses SPP, SPM, dan Proses SP2D, ada yang sudah dikerjakan tapi belum mengajukan. Ada yang sedang proses pengerjaan belum selesai dikerjakan di masing masing OPD, terutama pekerjaan fisik Infrastruktur,” ujarnya. (rud)
