RadarKarawang.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan dugaan calo tenaga kerja swasta di Karawang harus menjadi sorotan dan diberantas jika sinyalemen tersebut benar.
Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025, Wamenaker Noel meminta pihak perusahaan harus menyadari bahwa percaloan bisa merajalela, sehingga harus turut aktif dalam upaya pencegahan.
“Bahkan jangan sampai orang ‘menjual informasi’ kepada pihak luar,” kata Noel.
Adapun sinyalemen ini menjadi sorotan Wamenaker setelah melihat unggahan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi di media sosial, yang mengatakan adanya percaloan di Karawang.
Dalam unggahan tersebut, Dedi mengatakan untuk bisa diterima di suatu perusahaan, ada yang harus membayar Rp3 juta, Rp5 juta, Rp7 juta, bahkan kadang-kadang harus membayar Rp15 juta kepada para calo.
“Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat terpilih, Pak Dedi Mulyadi, karena sudah membuka masalah ini,” kata Noel.
Menurut Noel, perjalanan seorang calon tenaga kerja hingga diterima di suatu perusahaan sudah cukup panjang dan menguras banyak tenaga.
Baca juga: Mantan Bupati Purwakarta Anne Diperiksa Kejari 10 Jam
Jika mereka masih harus menghadapi calo dengan biaya besar, hal ini tentu sangat memprihatinkan.
Sebelumnya, Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi di media sosial yang menyebut praktik percaloan tenaga kerja di Karawang semakin merajalela.
Untuk bisa diterima bekerja di sebuah perusahaan, para pencari kerja disebut harus membayar Rp 3 juta, Rp 5 juta, Rp 7 juta, bahkan hingga Rp 15 juta kepada calo.
Ironisnya, meskipun sudah membayar mahal, kontrak kerja mereka sering kali hanya berlangsung satu tahun dan kemudian tidak diperpanjang.
“Jadi lamun bobogohan mah geus mangmelikeun imah, mobil, terus ka batur deui,” kata Dedi Mulyadi dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71,
yang jika diterjemahkan secara bebas berarti “Kalau pacaran, sudah bisa membelikan rumah, mobil,…”
Dedi berencana mengundang seluruh pemangku kepentingan di kawasan industri Jawa Barat untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja hingga 10 tahun ke depan.
Tonton juga: Ini Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo
Dari data tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan menyesuaikan sistem pendidikan dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta meningkatkan pelatihan kerja di berbagai daerah.
Wamenaker Noel mengapresiasi langkah dan rencana Dedi Mulyadi dalam menangani masalah tenaga kerja.
“Apa yang dirancang Pak Dedi sungguh membantu penyaluran tenaga kerja. Semoga Pemda lain meniru langkah Pak Dedi, demi Indonesia yang lebih baik,” katanya. (psn)
