KARAWANG, RAKA – Politik uang rupanya mempengaruhi pola pikir pemilih di Karawang kota. Meski ada yang sudah bisa berpikir logis, sebagian ada juga yang mau memilih jika sebelumnya diberi uang.
“Politk uang sudah membudaya saat ini. Sebab ada saja sebagian dari masyarakat akibat tidak mendapatkan uang, jadi tidak mau menggunakan haknya,” ujar Ketua RT 04 RW 22 Kelurahan Karawang Wetan Sujana kepada Radar Karawang, Rabu (17/10) kemarin.
Sujana mengatakan, saat ini saja masih ada warganya yang berniat tidak menggunakan hak pilihnya. “Dalam Pilgub kemarin saja sampai 20 sampai 30 orang yang tidak menunaikan hak pilihnya,” katanya.
Menurutnya alasan golput klasik. Karena biasanya mereka tidak mau memilih pemimpin, ada juga karena akibat tidak mendapatkan uang, dan karena kerja. “Ada juga akibat tidak mendapatkan surat panggilan sebagai peserta pemilih, padahal telah mencukupi usia yang wajib memilih,” tuturnya.
Ketua Bawaslu Karawang Kursin Kurniawan menyampaikan, pihaknya tengah melakukan upaya pendataan masyarakat mengenai daftar pemilih tetap. “Posko pengaduan di tiap kecamatan itu ada. Selain itu di tiap desa juga ada,” katanya.
Meski saat ini baru akan dibuatkan posko-posko di setiap kabupaten, kecamatan dan desa. Pihaknya akan menampung aduan pemilik hak suara. “Masyarakat harus memastikan namanya telah terdaftar, berencana pindah domisili atau melaporkan anggota keluarga yang meninggal dan pemilih yang elemen informasinya invalid,” katanya.
Saat disinggung soal politik uang, Kursin mengatakan pelaku politik bisa dipidana. “Jika masyarakat tidak memilih karena tidak ada uang itu hak mereka, tapi sebagai masyarakat harusnya mengerti hak pilihnya,” katanya. (apk)
