KARAWANG,RAKA— Suasana kampus Universitas Singaperbangsa Karawang ( Unsika ) memanas, bukan karena konflik internal, tapi karena semangat memperjuangkan nasib 172 dosen dan tenaga kependidikan Unsika minta diangkat jadi PNS.
Ketua Forum Komunikasi Pegawai Unsika, Imam Budi Santoso, menjelaskan bahwa perjuangan ini berangkat dari sejarah panjang transisi Unsika dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi negeri pada 2014.
Baca Juga : Karawang Masuk 10 Kabupaten dengan Angka Kemiskinan Terendah di Jabar
“Ketika Unsika dinegerikan, semua aset seperti tanah, bangunan, dan fasilitas diserahkan ke negara. Tapi ironisnya, kami yang puluhan tahun mengabdi malah tidak ikut diangkat menjadi PNS. Kami hanya dianggap pegawai kontrak atau PPPK. Ini ketidakadilan,” tegas Imam, Kamis (15/5).
Imam menekankan bahwa banyak dari pegawai dan dosen di Unsika saat ini telah mengabdi lebih dari 10, bahkan hingga 40 tahun. Namun, setelah status kampus berubah menjadi negeri, mereka justru kehilangan status pegawai tetap yang sebelumnya dimiliki saat Unsika masih berstatus swasta.
Dari total pegawai yang tersisa, tercatat ada 172 orang dosen dan tenaga kependidikan di Unsika yang kini masih berstatus PPPK PTNB.
Tonton Juga : KING BOBY KERTANEGARA
Aksi hari ini, kata Imam, merupakan gerakan serentak nasional yang melibatkan PTNB dari Aceh hingga Papua, dan sekaligus menjadi pemanasan menjelang aksi besar yang akan digelar pada 21 Mei 2025 di Jakarta.
“Kita akan turun ke Jakarta bersama 32 PTNB lainnya dalam aksi besar. Ini bukan sekadar demo, tapi bentuk menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung pernah menyampaikan komitmen untuk mem-PNS-kan kami,” kata Imam.
Imam mengaku dirinya termasuk salah satu orang yang hadir dalam pertemuan pimpinan perguruan tinggi di Istana Negara. Dalam forum itu, ia mendengar langsung janji Presiden Prabowo.
“Pak Prabowo mengatakan akan menyiapkan anggarannya dan mengangkat kami menjadi PNS. Tapi sekarang, justru pembantu-pembantunya seperti menteri dan pejabat teknis lainnya malah menyangkal. Kami tidak terima janji Presiden dianggap omong kosong,” tegasnya.
Imam bahkan menyatakan siap membuat pernyataan tertulis di atas materai dan disumpah bahwa Presiden benar-benar telah menyampaikan janji tersebut secara langsung.
“Jadi, ini bukan isu liar. Kami punya dasar dan saksi. Ini janji Presiden. Maka tuntutan kami hari ini: PNS Harga Mati,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa aksi ini mendapat dukungan penuh dari para rektor PTNB se-Indonesia, termasuk Forum Rektor PTNB, sehingga gerakan ini sah dan memiliki legitimasi kuat.
“Kita satu suara, dan ini bukan perjuangan pribadi atau kelompok kecil. Ini perjuangan 35 PTNB yang ingin mendapatkan keadilan atas dedikasi puluhan tahun kami,” pungkas Imam. (uty)
