KARAWANG, RAKA- Di tahun politik 2024 pegawai Aparatur Sipil Negeri (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik dan wajib untuk menjaga netralitas.
Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi Ahmad Safei mengatakan, undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 9 ayat 2 menyebutkan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, lalu dipasal 24 ayat 1 huruf d pegawai ASN wajib menjaga netralitas dan bila terbukti sebagai anggota dan atau pengurus parpol akan di berhentikan tidak atas permintaan sendri dan ada PP nomor 94 tahun 2021 yang diantaranya ada larangan setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPRD, dengan cara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon sebelum, selama atau sesudah kampanye. “Dan PNS dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paslon yang menjadi peserta pemilu yang meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat, ” katanya, kepada Radar Karawang, pada Selasa (20/11).
Menurutnya, sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Karawang belum menemukan ASN yang berpolitik, kalau pun terdapat ASN yang berpolitik mereka sudah mengundurkan diri. “Untuk di Karawang belum dan mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau pun ada ASN yang menjadi caleg mereka sudah mengundurkan diri,” ucapnya.
Katanya, disetiap pertemuan pihaknya selalu mengimbau para ASN untuk mematuhi aturan kepegawaian dan memegang netralitas. “Kita selalu menyampaikan disetiap pertemuan dengan para pihak terkait untuk selalu mematuhi aturan kepegawaian dan memegang teguh netralitas ASN dan upaya Bawaslu mengadakan kegiatan pengawasan partisipatif dengan masyarakat disetiap kecamatan maupun dengan instansi,” tutupnya. (zal)
