KARAWANG, RAKA – Universitas Pancasila menawarkan Program Green Climate Fund (GCF) kepada pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengatasi permasalahan lingkungan.
Sri Widyastuti, Wakil Rektor I Universitas Pancasila mengungkapkan pemilihan locus kegiatan di Kabupaten Karawang berawal dari melihat kondisi di pesisir pantai Karawang yang mulai mengalami pendangkalan. Akibat hal ini berdampak pada pendapatan nelayan yang berkurang. “Sebuah program yang pendanaannya tidak dari dalam negeri, ini fokus kepada masalah lingkungan. Kita awali dengan berbagai macam kegiatan di Karawang yang sudah kami survey dan saat ada nadran juga sudah terlihat adanya pendangkalan, kemudian lingkungannya tidak sehat, pendapatan nelayan juga berkurang. Kita perlu upaya untuk mencari sumber permasalahan,” ujarnya, Senin (29/1).
Penyebab masalah tersebut oleh adanya perubahan iklim, hutan yang telah rusak. Kemudian ekonomi yang tidak berjalan dengan baik, adanya permasalahan stunting. Tidak hanya itu lingkungan yang rusak dan angka kemiskinan yang tinggi pun menjadi penyebab. “Ternyata masalahnya karena iklim, rusak hutannya, ekonomi yang tidak berjalan bagus, masalah stunting, lingkungan juga rusak, kemiskinan juga tinggi. Kita dapat memberikan cara mitigasi untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat jangka panjang,” tambahnya.
Setia Damayanti, Direktur Inovasi dan Pengembangan Usaha Universitas Pancasila mengungkapkan akan dibuatkan sebuah hutan dengan menggunakan teknologi dan inovasi. Hutan ini pun dapat dijadikan sebagai tempat wisata bagi masyarakat. Pembangunan akan menggunakan anggaran dari luar negeri. “Kita akan buatkan suatu hutan dengan menggunakan teknologi dan inovasi yang ada tapi dengan kanovi dan strata yang semuanya ada. Hutan ini bisa dijadikan tempat wisata jadi nanti akan ada wisata agro industri, wisata hutan yang bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan kondisi perekonomian. Kita di dorong oleh Kementrian Keuangan dan BKF untuk memanfaatkan dana besar untuk masyarakat dengan locus di Karawang,” ungkapnya.
Minimal anggaran yang dapat di serap sebesar 10 hingga 500 juta USD. Melalui program ini pun dapat mempermudah peternakan. Meski begitu bahan yang akan digunakan tetap akan ramah lingkungan. “Anggarannya minimum 10 juta USD sampai dengan 500 juta USD yang bisa kita serap untuk bisa membangun yang pasti konsepnya harus terintegrasi dan ada inovasi teknologi yang bisa mengcover itu semua. Kebetulan kita tadi hutannya secara inovasi teknologi mulai dari penyiramannya lalu untuk industri dengan teknologi feeding. Menertakan ayam, sapi bisa dengan menggunakan teknologi. Kemudian nanti ada suplemen yang bisa mempercepat tapi semua dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah juga dapat dimanfaatkan,” lanjutnya.
Dindin Rachmadhy, Kepala Bappeda Karawang menyampaikan setelah pertemuan pertama ini akan dilanjutkan dengan pertemuan ke dua yang diselenggarakan pada Rabu (31/1). Pertemuan ke dua itu sudah mulai menyampaikan setiap program yang di miliki oleh setiap instansi. Ia menegaskan program ini akan disesuaikan dengan program yang telah disusun oleh pemerintah Karawang. “Pertama kita menyambut baik sepanjang itu bisa mutualisme, sebelum masuk ke Bupati kita coba bedah semua dan akan di padupadakan dengan program yang ada di kita. Ini tidak bisa di danai oleh APBD. Kebutuhan perbaikan ekonomi, lingkungan, sosial. Kita melihat ada dua program pertama mitigasi dan ke dua modifikasi. Kita akan undang kembali OPD di Rabu (31/1) dengan membawa softfing list termasuk juga kegiatan yang menjadi mega proyek,” tutupnya. (nad)
