Pemda Masih Perangi Stunting

KARAWANG, RAKA – Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang terus memaksimalkan penanganan stunting di Karawang. Tiga intervensi yang telah dilakukan di tahun 2023 lalu masih belum maksimal.
Ketua TPPS Karawang yang diwakilkan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Eka Sanatha mengungkapkan, untuk tahun 2022 lalu angka stunting di Karawang telah mencapai target nasional di angka 14 persen. Ia mengatakan untuk kegiatan rembuk stunting saat ini menjadi salah satu dari aksi konvergensi dalam pencegahan dan penurunan stunting di Karawang. “Intervensi pencegahan dan penurunan stunting menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk instansi non-pemerintah dan masyarakat. Langkah ini menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat program percepatan penurunan stunting di Karawang,” ujarnya, Kamis (7/3).
Terdapat tiga tantangan besar saat ini dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Diantaranya, masih banyak indikator penurunan stunting yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tentang stunting yang belum tercapai. Baik intervensi spesifik maupun sensitif harus dipastikan selesai tepat waktu. Tak hanya itu tantangan lainnya yakni pemantauan pertumbuhan yang harus dilakukan mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, sampai balita dua tahun (Baduta) sebagai upaya deteksi dini terhadap kasus stunting baru. “Yang terakhir, tentu saja TPPS tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa perlu mengawal proses perencanaan hingga memantau dan melakukan evaluasi pada kegiatan penurunan stunting di wilayah masing-masing,” tambahnya.
Nurmala Hasanah, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menyampaikan, ada 11 intervensi spesifik yang dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Karawang pada tahun 2023. Meski begitu intervensi tersebut masih belum berjalan dengan optimal. Seperti jumlah presentase ibu hamil kurang energi kronik yang mendapatkan asupan gizi masih berada jauh dari target yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Di Karawang saat ini presentase intervensi tersebut hanya sebanyak 37,70 persen sedangkan target nasional sebanyak 90 persen. “Sebenarnya ada 11 intervensi spesifik yang sudah dilakukan oleh kita terutama di tahun 2023 belum optimal, insyallah optimis untuk lebih baik. Untuk pemberian Pendamping Makanan Tambahan ibu hamil KEK akan kita intervensi untuk tahun ini mudah-mudahan semua ibu hamil KEK hasilnya baik dan tidak bermasalah status gizi lagi,” ungkapnya.
Selanjutnya intervensi kedua dengan jumlah presentase yang belum mencapai target yakni pemberian ASI eksklusif bagi balita usia 0 sampai dengan 6 bulan. Jumlah presentase hanya ada 50,12 persen sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 80 persen. “Kemudian untuk pemberian ASI eksklusif memang masih kurang, ASI eksklusif ini sangat baik untuk balita. Usia 6 bulan pertama itu balita harus diberikan ASI eksklusif tidak boleh ditambahkan susu yang lain. Memang di tahun kemarin presentase pemberian ASI eksklusif bagi balita sampai usia 6 bulan masih jauh dari target nasional. Di kita baru 50,12 persen pemberian ASI eksklusif bagi balita sampai usia 6 bulan,” jelasnya.
Presentase anak berusia lima tahun yang di pantau pertumbuhan dan perkembangannya pun masih belum mencapai target, sekarang ini diperoleh sebesar 88,13 persen dan untuk target nasional sebesar 90 persen. Intervensi selanjutnya yang belum mencapai target yakni balita gizi kurang yang mendapatkan asupan gizi hanya ada sebanyak 39,35 persen sedangkan target yang diinginkan di angka 90 persen.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Karawang Dindin Rachmadhy mengungkapkan, pola program penurunan stunting di Kabupaten Karawang secara khusus diintegrasikan dengan program-program strategis lain. Seperti masalah kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan. Pemerintah akan mengambil tiga langkah yang akan di fokuskan. Pertama intervensi untuk masalah stunting, kedua akan mengentaskan kemiskinan ekstrem terakhir memperkuat ketahanan pangan. “Target Karawang tahun ini dari 14 persen ingin menjadi minimal 12,1 persen, jika itu tercapai sungguh sudah bagus. Jawa Barat saat ini masih 20,20 persen dan Nasional 21,60 persen. Harapan menuju Karawang Zero New stunting itu masih ada. Kalau 2023 bisa capai 12,1 persen kita optimis tahun ini bisa satu digit sesuai target,” imbuhnya.
Disisi lain, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang Sofiah menambahkan, dengan kekuatan anggaran dan pasukan di lapangan yang dimiliki Kabupaten Karawang cita-cita menuju Zero New Stunting tentu bukan hal yang mustahil. Sejak tahun 2021 hingga saat ini, angka stunting di Karawang terus turun secara signifikan. Hal itu dapat terwujud dari adanya strategi Bupati Karawang, Aep Saepulloh yang optimal mengkolaborasikan peran Pentahelix. Tak hanya itu telah ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti Peraturan Bupati Karawang, Surat Keputusan dan Surat Edaran. “Kami berharap di tahun 2024 ini semua pihak bergerak lebih maksimal, yang masih kurang kita perbaiki bersama-sama dan yang sudah bagus harus di tingkatkan lagi,” tutupnya. (nad)