RadarKarawang.id – Para pimpinan sekolah swasta tingkat SMA sederajat di Jawa Barat sedang pusing tujuh keliling, soal ijazah yang masih ditahan karena orangtua siswa masih menunggak.
Di satu sisi masih membutuhkan uang tunggakan tersebut untuk biaya operasional, di sisi lain gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi kembali mengingatkan agar ijazah tersebut dibagikan ke para alumni.
Dedi Mulyadi mengatakan jumlah siswa di Jawa Barat yang nunggak dan belum membayar ke sekolahanya kurang lebih ada sekitar 320 ribu orang.
“Lamanya berapa mereka ijazahnya tidak diambil? Ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, dan ada yang setahun.
Kalau diduitin rata-rata Rp2 juta per orang nunggakannya, maka tunggakannya Rp640 miliar,” ujar Dedi Mulyadi dilansir Radar Bogor (grup Radar Karawang) dalam keterangannya di Instagram @dedimulyadi71.
Selama ini kata Dedi, Provinsi Jawa Barat memberi bantuan ke sekolah-sekolah swasta tersebut yang angkanya mencapai Rp600 miliar per tahun.
“Semestinya gak usah ditahan orang kita bantunya Rp600 miliar per tahun, cuma bantuannya juga banyak ketidakadilan,
banyak sekolah-sekolah favorit yang siswanya bayarnya mahal masih disubsidi atau dibantu juga semestinya itu tidak terjadi,” ungkap pria yang disapa KDM itu.
Dedi menyebut Pemprov Jawa Barat akan membayarkan tunggakan tersebut tetapi dengan cacatan alias syarat.
“Kita membuat perjanjian dengan sekolah-sekolah swasta di seluruh Jawa Barat.
Bantuan yang Rp600 miliar diteruskan kepada mereka dalam setiap tahun, tapi dengan catatan ijazahnya harus segera dikembalikan,” tegas mantan bupati Purwakarta itu.
Baca juga: Rp142 Miliar Perjalanan Dinas, Makan dan Minum Rapat Dicoret
Jika sekolah tetap tidak mau mengembalikan ijazah siswa, maka Dedi mewanti-wanti pihak sekolah akan menghentukan bantuan
dan menggantinya dengan program beasiswa untuk masyarakat miskin yang sekolah di sekolah swasta.
“Tinggal pilih saja di antara dua itu. Terima uang tunai sebesar Rp640 miliar tetapi bantuannya ke depan diubah skemanya menjadi bantuan untuk masyarakat miskin
atau ijazahnya dikembalikan semuanya dan kita meneruskan bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sekolah-sekolah swasta,” paparnya.
Jika nantinya skema menjadi bantuan untuk masyarakat miskin maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberikan ke sekolah melainkan ke siswa, tetapi tetap uangnya ditransfer ke sekolah atas nama siswa tersebut.
“Ini adalah skema yang akan dibuat. Ini semua tergantung para kepala sekolah swasta di seluruh Jawa Barat skema apa yang akan diambil,” ujar KDM.
Tonton juga: Mayor Teddy Lupa Daratan
Dua skema yang ditawarkan yakni memberi bantuan seperti sebelumnya ke sekolah-sekolah swasta atau bantuan diubah menjadi bantuan untuk siswa miskin yang sekolah di sekolah swasta tersebut.
“Mari kita bicarakan secara bersama,” ajaknya.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi menyebut pihaknya akan mengaudit bantuan sesar Rp600 miliar yang telah diberikan sebelumnya.
“Kami juga akan mengaudit penggunaannya untuk membangun semangat transparansi bahwa bantuan itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat terutama untuk masyarakat miskin,” harapnya.
Dua Skema yang Ditawarkan Dedi Mulyadi ke Kepsek Swasta
-Ijazah ditebus Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun mulai tahun depan sekolah yang bersangkutan tidak akan lagi mendapat bantuan dari pemerintah provinsi. Bantuan dialihkan ke siswa miskin di sekolah tersebut.
-Ijazah dibagikan ke seluruh alumni yang menunggak, pemerintah provinsi tetap menyalurkan bantuan ke sekolah tersebut seperti tahun-tahun sebelumnya. (psn)
