
KARAWANG,RAKA – Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) resmi menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Karawang melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
Dekan Fakultas Hukum Unsika, Imam Budi Santoso, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam program magang mahasiswa.
“MoU Kamis (27/2) sudah ditanda tangani. Ini merupakan kerja sama perpanjangan, karena setiap tahun mahasiswa kami selalu mendapatkan kesempatan magang, baik di Pengadilan Negeri maupun di Kejaksaan Negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Imam menjelaskan bahwa terdapat perluasan kerja sama dalam perjanjian terbaru ini.
Baca Juga : Main Skateboard Sambil Menunggu Buka Puasa
“Bentuk kerja sama kali ini tidak hanya terbatas pada program magang, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan akademik dan profesional lainnya, seperti forum group discussion (FGD), seminar penegakan hukum, kuliah umum, hingga pengenalan lebih dalam tentang dunia hukum,” tambahnya.
Ia juga berharap adanya perhatian khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan pendampingan profesi kepada mahasiswa semester akhir.
“Dengan adanya bimbingan dan pendampingan dari para praktisi, kami berharap lulusan Fakultas Hukum Unsika mampu bersaing secara nyata di dunia profesi, baik sebagai jaksa maupun hakim,” jelasnya.
Lebih dari itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi proses seleksi profesi hukum, sehingga dapat meningkatkan peluang mereka untuk berkarier di bidang peradilan dan penegakan hukum.
Dengan adanya MoU ini, Imam berharap Fakultas Hukum Unsika dapat semakin berkontribusi dalam mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia profesional, serta memperkuat hubungan antara akademisi dan praktisi hukum dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. (uty)