PURWAKARTA, RAKA – Persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta mendapat sorotan dari Wakil Bupati setempat. Mulai dari pengangguran hingga calo tenaga kerja seolah tak ada habisnya.
Wakil Bupati Purwakarta Ijo Hapidin mengatakan ada beragam isu ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. Hal itu berdasarkan aduan dari masyarakat.
Abang Ijo menyebut permasalahan sulitnya mendapat kerja bagi masyarakat menjadi persoalan utama. Ia menilai perlu adanya upaya lebih dengan titik fokus mudahnya jaminan kerja untuk masyarakat Purwakarta.
Baca Juga: Tertipu Penjual Pupuk di Media Sosial
Ijo meminta Dinas Ketenagakerjaan harus memaksimalkan Balai Latihan Kerja atau BLK, agar kebutuhan pencari kerja bisa terpenuhi dengan baik.
Dalam melakukan tugas monitoring kinerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Rabu (9/4).
Abang Ijo menyebutkan telah membahas sejumlah isu ketenagakerjaan, di antaranya tujuan untuk menemukan solusi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam peningkatan kinerja masyarakat Purwakarta.
“Untuk saat ini penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus segera dituntaskan. Program-program untuk menempuh itu juga harus disiapkan sebagaimana yang dibutuhkan saat ini,” katanya.
Ijo dan Pejabat Dinas Ketenagakerjaan menyoroti isu pengangguran, pungutan liar, dan calo pencari kerja. Hal itu yang paling utama dalam rapat tersebut.
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Wita Gusrianita mengatakan dalam diskusi dengan Wakil Bupati itu menyoroti isu pengangguran, pungutan liar, dan calo pencari kerja.
Hal itu yang paling utama dalam rapat tersebut atau dalam rangka monitoring Wakil Bupati ke Dinas Ketenagakerjaan.
Wita berjanji ke depan akan memperbaiki proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, dan memastikan akan transparan untuk menghindari praktik yang merugikan pencari kerja.
Tonton Juga: DEMI INUL, RELA PINDAH AGAMA
Mengingat saat ini, kata Wita, terkait transparansi rekrutmen terungkap bahwa masih terdapat perusahaan di Purwakarta yang belum terbuka dalam melaporkan lowongan kerja.
“Sejauh ini, ada perusahaan yang kooperatif, ada juga masih banyak perusahaan yang memang masih belum melaporkan,” ujarnya. (yat)
