KARAWANG, RAKA- Penerapan kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam setiap rombel atau kelas diisi sebanyak 50 siswa berdampak terhadap sekolah swasta. Di Kabupaten Karawang 99 persen SMK swasta kekurangan murid. SMK Pembangunan Global misalnya, siswa barunya hanya 11 orang, itu pun sebagian tidak hadir saat Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Wakasek SMK Pembangunan Global Jaja Suharja mengatakan, Pemerintah Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap rombel diisi sebanyak 50 siswa. Hal tersebut sangat berdampak terhadap sekolah swasta terutama SMK Pembangunan Global.
Baca Juga : Kepala Desa Jabat Pengawas Koperasi Merah Putih
“Kemarin kita sudah dapat 11 siswa yang mendaftar ke sekolah kami, namun karena ada kebijakan yang baru yang dikeluarkan pak gubernur akhirnya yang tadinya siswa tidak lulus di negeri sekarang jadi keterima. Jadi dari sebelas siswa sebagian ada yang mundur,” katanya kepada Radar Karawang, Senin (14/7).
Dijelaskannya juga, dalam kegiatan MPLS yang digelar SMK Pembangunan Global dari 11 orang yang mendaftar akhirnya yang datang ada sebanyak empat orang. Mereka yang tidak datang beralasan sedang sakit, pindah sekolah, serta ada juga tanpa kejelasan.
“Kegiatan MPLS ini akan digelar selama tiga hari mulai hari ini Senin (14/7) hingga Rabu (16/7). Mudah-mudahan yang sedang sakit atau hari ini tanpa kejelasan besok hari dapat mengikuti MPLS,” ujarnya.
Dijelaskannya juga, masyarakat yang mendaftar ke sekolahnya mayoritas menggunakan jalur keluarga tidak mampu sehingga siswa tidak dipungut biaya sepeser pun. Saat ini SMK Pembangunan Global tidak mendapatkan bantuan dari yayasan, agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan kadang para melakukan patungan.
Tonton Juga : KEHIDUPAN MASA KECIL AGAM RINJANI
“Jadi kedepannya kita juga tidak tahu seperti apa. Tetapi sebagai sekolah swasta kami meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan sekolah swasta juga. Jangan sampai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan membuat sekolah swasta semakin terpuruk,”katanya.
Disampaikannya juga, dengan kebijakan yang telah dikeluarkan Gubenur Jawa Barat membuat tenaga kerja guru terancam dilakukan pemecatan serta sekolah swasta tertutup. Maka, pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang mendukung sekolah swasta.
“Kami minta kebijakan satu kelas diisi 50 siswa dikembalikan menjadi 36 siswa per kelas lagi. Kami siap menggratiskan siswa, asalkan bantuan cukup dan tidak merugikan sekolah swasta,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK (FKKS) Swasta Kabupaten Karawang H. Efendi Ismail mengatakan, 99 persen SMK swasta di Kabupaten Karawang mengalami kekurangan siswa.
Hal tersebut dampak dari kebijakan gubernur tentang SPMB tahun 2025. Diteruskannya juga, agar SMK swasta tidak mengalami kekurangan sebaiknya jumlah siswa yang setiap rombel 50 orang dikembalikan lagi menjadi 36 siswa serta Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) di dorong ke sekolah swasta dan disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Sehingga adanya keseimbangan antara negeri dan swasta karena ada kolaborasi. Dengan kejadian seperti sekarang banyak guru yang terancam putus hubungan kerja dan terancam juga bagi guru yang sudah sertifikasi, tunjangan sertifikasinya dapat tidak bisa cair karena tidak memenuhi 24 jam ngajarnya karena siswanya berkurang dan banyak efeknya terhadap keberlangsungan persekolahan swasta,”ujarnya.
Kepala SMK PGRI 2 Kotabaru itu pun mengungkapkan, sebetulnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak perlu menambah Ruang Kelas Baru (RKB) apalagi membuat unit sekolah baru, jika ingin memaksimalkan sekolah swasta karena banyak ruang kelas yang tidak terisi. Untuk itu, kuncinya adanya kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta.
“Hal ini bisa terlaksana tergantung dari pemangku kebijakan yang ada di Jabar. Saya yakin rekan-rekan swasta juga mau menggratiskan asal bantuan subsidi dari pemerintah yang adil sehingga tidak ada diskriminasi sekolah negeri dan swasta,” tegasnya. (zal)
