KARAWANG,RAKA– Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kabupaten Karawang melalui PT Pos Indonesia hampir rampung. Hingga Kamis (7/8) pukul 14.51 WIB, tercatat 93,33 persen dari total alokasi sebanyak 33.095 penerima telah mencairkan bantuannya. 2.208 penerima belum ambil BSU.
Deputy Executive General Manager PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Karawang, Ali Ghozi Purnomo, menjelaskan bahwa penyaluran BSU ini merupakan program pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) dan Bank Himbara.
Baca Juga : Honorer Terancam PHK Masal
“Pencairan BSU melalui Kantor Pos sangat mudah, penerima BSU cukup datang ke kantor pos dengan membawa KTP dan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Petugas kami akan melakukan entry nik ke sistem kemudian mencocokkan data NIK dengan sistem, dan jika sesuai langsung kami bayarkan. Prosesnya mudah,” ujar Ali Ghozi.
Menurutnya, penerima bantuan ini tidak hanya dari sektor perusahaan, namun juga berasal dari instansi pemerintah seperti perangkat desa (BPD), tenaga honorer di dinas, guru honorer, DKM Masjid, yayasan, petugas kebersihan DLH, hingga buruh pabrik. Ali menegaskan, PNS tidak akan menerima BSU meski sebelumnya terdaftar.
“Kalau statusnya sudah PNS, tidak bisa mencairkan meskipun namanya terdaftar,” katanya.
Dari data yang dihimpun hingga Kamis sore, masih ada 2.208 penerima yang belum mencairkan bantuan. Namun begitu, pihak kantor pos menyebut pencairan bantuan bisa dilakukan di seluruh kantor pos se-Indonesia, tidak terbatas di Karawang.
“Kalau dia sedang berada di luar kota, misalnya di Jakarta atau bahkan Lampung, BSU tetap bisa dicairkan di Kantor Pos terdekat selama masih dalam periode penyaluran,” jelasnya.
Tonton Juga : Kwik Kian Gie, Panglima Saat Badai Ekonomi itu Meninggal
Penyaluran BSU melalui PT Pos Indonesia (Persero) diperpanjang hingga 12 Agustus 2025. Lewat dari tanggal tersebut dan jika tidak ada perintah perpanjangan maka dana akan dikembalikan ke negara.
“Ini sistem pembayarannya open payment, bisa dicairkan di seluruh Kantor Pos se Indonesia” kata Ali
Terkait isu penerimaan BSU oleh anggota DPRD di daerah lain seperti Purwakarta, Ali memastikan bahwa di Karawang tidak ditemukan nama anggota dewan yang tercatat sebagai penerima.
“Sampai hari ini kami cek, tidak ada data penerima yang terdaftar sebagai anggota DPRD Karawang,” tegasnya.
Ali mengakui tantangan utama dalam penyaluran BSU ini adalah sulitnya menjangkau penerima yang merupakan warga luar Karawang namun bekerja di perusahaan yang beralamat di Karawang atau warga Karawang yang bekerja di luar Karawang.
“Kebanyakan pendatang. Ada yang tinggal di Cikarang, Bekasi, dan tempat lain. Kami sudah menghubungi mereka lewat WA Call ke nomor HP yang terdata, tapi tidak semua nomor aktif,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan perwakilan perusahaan (PIC) untuk menyampaikan informasi penyaluran.
Bahkan, untuk mempermudah penerima mencairkan bantuan kantor pos melakukan penyaluran langsung ke lokasi kerja saat jam istirahat atau pulang kerja dan juga membuka layanan di hari minggu seperti di Kantor Pos Karawang (alun-alun), Kantor Pos Cikampek, Kantor Pos Klari, Kantor Pos Jatisari, Kantor Pos Rawamerta, Kantor Pos Cilamaya, Kantor Pos Telagasari dan Kantor Pos Rengasdengklok.
“Kami juga datangi alamat domisili sesuai data, dan aktif menyebarkan informasi di media sosial resmi. Termasuk melalukan WA Call dan WA Blast ke nomor HP para penerima. Tapi kami tidak menyertakan link di pesan WhatsApp karena khawatir disalahartikan sebagai penipuan,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi penipuan, PT Pos Karawang hanya menyajikan tautan dan informasi resmi melalui media sosial kantor dan QR-code yang dapat diakses masyarakat. Ali mengimbau para penerima BSU yang belum mencairkan bantuannya agar segera datang ke kantor pos terdekat sebelum tenggat waktu berakhir.
“Ini hak mereka. Kami harap masyarakat aktif mengecek informasi resmi agar bantuan ini bisa dicairkan dan bermanfaat untuk para penerima,” pungkasnya. (uty)
