RadarKarawang.id – Ide baru muncul dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal sekolah. Kali ini, dia mengusulkan agar pemprov akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi.
Selain itu, Dedi juga berencana mengintegrasikan gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan. Upaya tersebut untuk mencapai target seluruh siswa SMP dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah pada 2026-2027. “Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” kata dia dikutip dari siaran pers Humas Jabar.
Dedi Mulyadi menyampaikan usul itu dalam rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025. Usul untuk akuisisi sekolah swasta yang tidak lagi beroperasi tersebut disampaikan saat menyinggung masalah pendidikan.
Baca juga: Penadah Motor Hasil Curian Diciduk
Dedi Mulyadi menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan. Pada tahun 2020 misalnya, tidak ada pembangunan sekolah baru. “Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah,” kata dia.
Maka itu, Dedi Mulyadi mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta membangun gedung SMP dan SMA terintegrasi untuk mengejar kebutuhan sekolah baru.
Di rapat paripurna tersebut, Dedi Mulyadi juga mengatakan pemerintah provinsi tengah bernegosiasi dengan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU) yang dipotong untuk membayar utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Saya mengusulkan, sudahlah, dari pada kita harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik dana DAU- nya enggak usah dipotong untuk kepentingan PEN, jadi nanti tinggal dihitung di akhir tahun. Berapa yang harus dibayarkan ke provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalu dana DAU,” kata dia.
Tonton Juga : MBAH GOTHO, MANUSIA TERTUA DI DUNIA
Dedi Mulyadi juga menyinggung soal tingginya kasus kusta dan TB di Kabupaten Bekasi. Ia mengatakan, penting untuk menangani dari akar masalah dengan merehabilitasi rumah dan melakukan perbaikan sanitasi lingkungan. “Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan,” kata dia. (psn/mn)
