KARAWANG, RAKA- Setelah beberapa kali melakukan rotasi mutasi, bupati terus rombak birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Kali ini 13 pejabat dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh dalam prosesi yang digelar di Gedung Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Selasa (3/2).
Pelantikan kali ini mencakup empat pejabat administrator, satu kepala puskesmas, serta delapan pejabat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Pemilihan lokasi pelantikan di Disdukcapil disebut sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam penyederhanaan struktur organisasi.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan, bahwa reformasi birokrasi melalui perampingan struktur bukan berarti mengurangi kualitas kerja, melainkan mendorong peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai, struktur yang lebih ringkas justru harus diikuti dengan kinerja yang lebih optimal.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan, dalam sebuah kegiatan di Bogor, Wakil Menteri memberikan apresiasi kepada Pemkab Karawang, khususnya Sekretaris Daerah dan BKPSDM yang dinilai berperan dalam mendorong kebijakan tersebut.
“Saya mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,”katanya, Selasa (3/2).
Ia pun menekankan, pentingnya komitmen aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan tanpa henti kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden RI.
Pesan khusus disampaikan kepada pejabat yang mengemban tugas di tingkat kecamatan, bidang teknis, hingga pelayanan kesehatan, agar langsung menyesuaikan diri dengan ritme kerja dan menunjukkan dedikasi di posisi baru.
Selain itu, Aep pun menegaskan, bahwa proses mutasi di lingkungan Disdukcapil memiliki mekanisme khusus karena memerlukan persetujuan pemerintah pusat. Namun, seluruh tahapan disebut telah ditempuh sesuai ketentuan. Aep pun menyatakan komitmennya bersama Wakil Bupati untuk merealisasikan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD lima tahun ke depan.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga integritas, mematuhi regulasi, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, termasuk dalam menjaga capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. (zal)
