Radarkarawang.id- Sebanyak 26 ribu aduan masuk ke Tanggap Karawang, masalah jalan rusak paling mendominasi. Persoalan lainnya terkait kemacetan dan kesehatan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Karawang, Poltak Sahat Marundut Toruan mengatakan, jumlah tersebut akumulasi sejak awal program hingga sekarang.
Poltak Sahat melanjutkan, laporan masyarakat ini masuk melalui berbagai platform, mulai dari media sosial hingga aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp.
“Kalau kita rekap setiap akhir tahun, total laporan sejak awal Tanggap Karawang itu sudah mencapai sekitar 26 ribuan. Itu berasal dari berbagai sumber, baik media sosial maupun WhatsApp,” katanya, Senin (30/3).
Setelah rekap seluruh laporan yang masuk akan ia teruskan kepada dinas terkait sesuai dengan jenis pengaduannya agar segera ada tindaklanjut.
Baca Juga: Satpol PP Karawang Ungkap Rencana Razia Rokok Ilegal Bersama Bea Cukai Purwakarta
Diskominfo berperan sebagai penghubung sekaligus pemantau tindak lanjut dari setiap laporan yang masyarakat sampaikan melalui layanan yang Diskominfo sediakan ini.
“Setiap hari kami menerima hampir ratusan laporan. Kami bersyukur tim bekerja sangat proaktif. Kami menyalurkan laporan ke dinas terkait, misalnya ke Dinas Perhubungan atau instansi lainnya, lalu kami juga rutin membuat laporan perkembangan, bahkan setiap minggu kami evaluasi,” paparnya
Pihaknya juga secara berkala melaporkan perkembangan penanganan aduan kepada Bupati Karawang, termasuk dinas yang sudah menindaklanjuti maupun yang belum merespons.
Menurut Poltak, kehadiran layanan Tanggap Karawang kini semakin masyarakat manfaatkan. Hal ini berdampak pada percepatan penanganan berbagai permasalahan di lapangan.
“Respon masyarakat cukup bagus. Sekarang masyarakat sudah mulai familiar dengan Tanggap Karawang, sehingga penanganan bisa lebih cepat,” ungkap Poltak menjelaskan.
Meski demikian, Poltak mengakui bahwa tidak semua laporan yang masuk dapat penanganan secara instan, terutama yang berkaitan dengan proyek besar.
Seperti seperti perbaikan jalan dan jembatan yang membutuhkan waktu dan anggaran lebih besar. Namun, untuk aduan ringan seperti sampah, pohon tumbang penanganannya relatif cepat.
Jenis laporan yang paling banyak masyarakat sampaikan terkait persoalan infrastruktur, khususnya jalan rusak dan berlubang yang menjadi kewenangan Dinas PUPR.
Selain itu, laporan di bidang kesehatan serta kemacetan lalu lintas juga cukup tinggi. “Paling banyak itu laporan soal jalan rusak dan berlubang. Kemudian kesehatan, dan juga perhubungan seperti kemacetan. Itu yang paling sering dilaporkan masyarakat,” tutupnya. (zal)
