KARAWANG, RAKA – Ratusan massa yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) mengelar aksi damai di depan gedung DPRD Kabupaten Karawang pada Rabu (22/4). Aksi ini berawal dari usulan parkir gratis RSUD oleh DPRD kemudian berkembang menjadi isu pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Meski berlangsung singkat, aksi ini membawa tuntutan tajam terkait responsivitas dewan dan transparansi anggaran.
Aksi bermula dari kekecewaan GMPI terhadap sikap DPRD Karawang yang dinilai tidak responsif. Massa menyoroti surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait usulan penggratisan parkir di RSUD Karawang yang hingga kini belum mendapat tanggapan.
Dalam orasinya, salah satu orator melontarkan kritik pedas mengenai perubahan sikap para anggota legislatif pasca terpilih.
“Saat pencalonan, mereka datang meminta dukungan kepada ketua kami. Tapi setelah menjabat, sikap mereka berubah drastis dan seolah lupa pada rakyat yang mendukungnya,” katanya, Rabu (22/4).
Melalui selebaran resmi, GMPI merinci 8 poin tuntutan utama. Mereka mendesak DPRD segera menjadwalkan RDP yang melibatkan Dinas Perhubungan, manajemen RSUD, Bagian Hukum Setda, dan Bapenda. Menariknya, GMPI justru bersikap kritis terhadap wacana parkir gratis total di RSUD. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi merusak keuangan daerah jika tidak dikaji secara matang.
Sebagai solusi, GMPI mengusulkan penyesuaian tarif yang wajar serta pengelolaan yang lebih profesional dan transparan, sembari mendorong perbaikan kualitas layanan medis dan sarana prasarana RSUD. Tidak hanya soal RSUD, massa juga menyuarakan isu krusial mengenai Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
GMPI meminta Kejaksaan Negeri Karawang untuk segera melakukan investigasi mendalam terkait isu penyelewengan dana aspirasi tersebut.
“Kami akan membawa data-data dan payung hukum untuk mendukung proses ini. Kami ingin memastikan pokir kembali pada fungsi utamanya, untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan aksi ini berjalan di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Meskipun tidak terjadi audiensi langsung dengan perwakilan DPRD pada saat kejadian, massa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan seluruh poin aspirasi. (zal)
