Perkuat Inklusi Industri, Karawang Perluas Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas

KARAWANG, RAKA – Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) Jawa Barat bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, serta Konekin memperkuat kolaborasi untuk memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di sektor industri.

Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja disabilitas yang melibatkan puluhan perusahaan di Kabupaten Karawang.

Program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi penyandang disabilitas, tetapi juga mendorong perusahaan agar lebih siap membangun lingkungan kerja yang inklusif. Langkah ini sekaligus memperkuat penyerapan tenaga kerja disabilitas di Karawang yang saat ini tercatat tertinggi di Jawa Barat.

Ketua FKLPID Jawa Barat Benny Tunggul mengatakan, masih rendahnya kesadaran sebagian perusahaan terhadap pentingnya membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

“Masih kurangnya awareness atau kepedulian industri terhadap penyerapan tenaga kerja disabilitas. Karena itu kami mencoba membangun kesadaran bahwa Jawa Barat memiliki potensi besar menjadi provinsi dengan industri yang inklusif,”katanya, Kamis (18/6).

Menurut Benny, hasil dari upaya tersebut mulai terlihat. Hingga saat ini tercatat sebanyak 143 tenaga kerja disabilitas telah terserap di 28 perusahaan di Kabupaten Karawang. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di Jawa Barat dan menunjukkan semakin terbukanya ruang kerja bagi penyandang disabilitas di kawasan industri. “Karawang menjadi bukti bahwa peluang kerja bagi disabilitas bisa diwujudkan jika ada komitmen dari perusahaan,”terangnya.

Ia menjelaskan, FKLPID tidak hanya memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas, tetapi juga mendampingi perusahaan agar mampu menyiapkan sistem kerja dan manajemen yang mendukung keberhasilan pekerja disabilitas di lingkungan industri.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Ketua Tim Tenaga Kerja Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Asrian Darma Saputra, mengapresiasi kolaborasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Karawang bersama FKLPID, Konekin dan dunia usaha dalam mendorong perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

“Kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Karawang yang berkolaborasi dengan FKLPID dan juga Konekin. Ini merupakan salah satu wujud komitmen nyata bagaimana pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan bekerja bersama agar teman-teman penyandang disabilitas bisa berpartisipasi aktif di dunia kerja,” ujarnya.

Asrian menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini memiliki empat pilar utama dalam memperkuat penempatan tenaga kerja disabilitas. Pilar pertama adalah penguatan kelembagaan melalui pembentukan Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus yang baru berusia satu tahun.

“Direktorat ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus agar penempatan tenaga kerja disabilitas dapat lebih fokus dan menjadi prioritas,” katanya.

Pilar kedua adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan yang hingga tahun ini telah terbentuk di 268 daerah di Indonesia. Menurutnya, keberadaan ULD menjadi sarana penting untuk mempertemukan pencari kerja disabilitas dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Karawang termasuk daerah yang sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan. Kami berharap perusahaan maupun pencari kerja dapat memanfaatkan layanan ini sehingga proses job matching atau pencocokan kebutuhan tenaga kerja dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, FKLPID memiliki peran strategis karena menjadi jembatan antara pelatihan dan kebutuhan industri sehingga kompetensi penyandang disabilitas dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pilar ketiga yang dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan adalah penguatan pelatihan vokasi melalui 21 Balai Vokasi dan Produktivitas yang tersebar di berbagai daerah serta tiga Balai Perluasan Kesempatan Kerja di Bekasi, Bandung Barat dan Kendari.

“Teman-teman yang kompetensinya masih perlu ditingkatkan bisa mengikuti pelatihan di balai vokasi. Sedangkan yang belum terserap di dunia kerja dapat diarahkan ke program perluasan kesempatan kerja untuk menjadi wirausaha baru,” jelasnya.

Sementara pilar keempat adalah penguatan kampanye dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat serta dunia usaha terhadap pentingnya inklusi disabilitas di lingkungan kerja.

Menurut Asrian, kegiatan yang digelar di Karawang merupakan implementasi nyata dari pilar pelatihan dan kampanye melalui program Bersiap Akademi yang digagas FKLPID.

“Program ini membekali para pemberi kerja agar memiliki pemahaman dan sensitivitas dalam merekrut, mengelola serta mendampingi pekerja disabilitas. Harapannya stigma yang masih ada di masyarakat dapat berkurang dan semakin banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di dunia kerja,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang Rosmalia Dewi menyampaikan, apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin antara Kementerian Ketenagakerjaan, FKLPID Jawa Barat dan Konekin dalam mendukung penempatan tenaga kerja disabilitas.

“Alhamdulillah hari ini kita mengadakan sosialisasi pelatihan dan penempatan disabilitas yang merupakan kerja sama antara Konekin, Kementerian Ketenagakerjaan, dan FKLPID Jawa Barat. Ini menjadi tambahan energi baru bagi kami untuk mendorong penempatan tenaga kerja disabilitas agar lebih terarah dan lebih responsif,” ujarnya.

Rosmalia menilai, sinergi tersebut memberikan penguatan terhadap program yang selama ini dijalankan Pemerintah Kabupaten Karawang. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan kini lebih komprehensif karena menyasar dua sisi sekaligus, yakni peningkatan kapasitas tenaga kerja disabilitas dan kesiapan perusahaan dalam menerima mereka.

“Perusahaannya dilatih bagaimana mempersiapkan manajemen dalam menerima pekerja disabilitas. Sementara tenaga kerja disabilitasnya juga dilatih bagaimana mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja,” katanya.

Ia berharap, program ini mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja disabilitas di Karawang sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif.

“Mudah-mudahan tenaga kerja disabilitas di Karawang semakin banyak terserap dan kegiatan ini bisa menjadi pilot project di Indonesia sehingga daerah-daerah lain juga dapat melakukan penempatan tenaga kerja disabilitas secara maksimal,” tuturnya.

Rosmalia menegaskan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan kemandirian ekonomi. Karena itu, perusahaan perlu membuka ruang yang lebih luas bagi mereka untuk berkembang sesuai kemampuan yang dimiliki.

“Mereka harus melangsungkan kehidupan dan mandiri secara finansial. Karena itu kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja sesuai kemampuan yang mereka miliki,”tutupnya. (zal)