PURWAKARTA, RAKA – Karut-marut pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Purwakarta memicu gelombang protes. Sejumlah elemen masyarakat mendatangi Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat di Purwakarta, Senin (6/7/2026), untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait proses PPDB yang dinilai merugikan masyarakat.
Kedatangan mereka bertujuan meminta penjelasan dari pihak KCD Disdik Wilayah IV mengenai berbagai persoalan yang muncul selama proses PPDB. Namun, pertemuan yang diharapkan tidak terlaksana karena kepala maupun perwakilan KCD disebut tidak berada di tempat.
Merasa aspirasinya tidak mendapat tanggapan, massa mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar. Mereka bahkan mengklaim siap mengerahkan sekitar 1.000 orang, termasuk para orang tua calon peserta didik.
Koordinator aksi, Asep Fapet Kurniawan, menilai pelaksanaan PPDB tahun ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Menurutnya, berbagai proses administrasi justru dibebankan kepada masyarakat.
“Beban administratif yang harusnya ditanggung oleh pemerintah, ini dibebankan kepada orang tua. Orang tua harus berjibaku membuat akun, membeli kuota, hingga mengunggah dokumen. Sementara pemerintah hanya menerima hasil evaluasi berdasarkan server dan sistem semata. Asas keadilan untuk masyarakat menjadi hilang,” ujar Fapet.
Selain persoalan teknis pendaftaran, massa juga menyoroti penerapan jalur zonasi yang dinilai belum memberikan rasa keadilan. Salah satu yang dipersoalkan yakni akses calon peserta didik yang tinggal di sekitar kawasan Pasar Rebo terhadap SMA Negeri 1 Purwakarta.
Mereka mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui KCD Wilayah IV untuk memberikan penjelasan terkait pemetaan sebaran peserta didik, termasuk kepastian sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
“Jangan menjadikan sistem sebagai alasan mutlak. Hari ini masyarakat dilempar ke sana kemari tanpa kejelasan yang pasti,” tegasnya.
Karena tidak berhasil bertemu dengan pihak KCD Disdik Wilayah IV, massa kemudian melayangkan surat resmi sebagai bentuk protes. Mereka juga menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.
“Konsekuensinya, kami tidak berdiskusi hari ini. Kita berencana menurunkan aksi massa bersama para orang tua siswa. Kalau berdiskusi dengan 10 atau 50 orang mereka anggap kecil dan remeh, kita datangkan 1.000 orang besok,” kata Fapet.
Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Pemuda Pancasila, Gibas, XTC, dan Barak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KCD Disdik Wilayah IV Jawa Barat di Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan maupun rencana aksi lanjutan tersebut. (yat)
