radarkarawang.id, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pemerintah kota dan kabupaten untuk mengevaluasi operasional angkutan kota (angkot). Pasalnya, lanjut Dedi, banyak kondisi angkot yang dinilainya sudah tidak layak beroperasi.
Kata Dedi, transportasi publik di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya sudah memasuki era baru dan keberadaannya sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga, kondisi kendaraannya pun harus bagus dan layak.
“Saya sudah minta kepala dinas perhubungan untuk segera dievaluasi karena angkutan kota terutama antar kabupaten itu sudah tidak layak. Mobilnya sudah tidak jelas bentuknya,” kata Dedi dalam groundbreaking proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Depo BRT Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7).
Dinas Perhubungan diminta untuk tidak lagi mengeluarkan izin perpanjangan operasional dan trayek angkot yang kondisinya sudah tidak layak.
“Kemudian sudah tidak ada surat-suratnya saya lihat, itu tidak boleh lagi membuat izin perpanjangan. Untuk apa? Buat transportasi publik modern sedangkan angkot terus diperpanjang, bahkan ditambah kuotanya, itu nambah ruwet dan nambah beban hutang bagi para sopir dan para pengusaha,” jelasnya.
Selain itu, Dedi berencana memberikan kelonggaran kredit tanpa Down Payment (DP) melalui BUMD Bank bjb kepada sopir angkot agar bisa membeli kendaraan listrik. Hal tersebut disampaikan untuk mendukung elektrifikasi di Jabar. Dedi mengatakan, elektrifikasi ini juga sesuai dengan keberadaan BRT Bandung Raya yang akan segera beroperasi dalam waktu dekat ini. Sehingga, angkutan kota listrik harus lebih diperbanyak dibandingkan konvensional.
“Kedepan yang perlu kita pikirkan adalah dengan adanya BRT ini, para pemilik kendaraan angkutan kota berubah jadi listrik, dan saya harapkan saya sudah minta Bank Jabar, mereka sopir itu adalah pemilik angkutan. Dan saya ingin mereka punya kredit tanpa DP,” ucapnya.
Meski begitu, Dedi belum bisa menyampaikan lebih rinci skema nanti akan seperti apa, karena hal itu akan terlebih dahulu dikaji oleh jajarannya.
“Nanti pemerintah provinsi lagi memikirkan untuk apa? Agar kesejahteraan tumbuh bukan hanya milik perorangan atau kapital, tetapi perorangan. Orang ngerawat mobil satu, dia sopir, kemudian dia juga pemilik, dia yang mencicil, akan jauh lebih tertib dibanding dia hanya setor di tempat lain,” tuturnya.
Di sisi lain, Dedi menambahkan, Pemprov Jabar saat ini juga tengah mengupayakan infrastruktur pendukung untuk transportasi publik. Dia mengatakan, saat ini masih banyak wilayah yang terisolir dan belum mendapatkan akses yang baik.
“Masih ada wilayah-wilayah yang terisolir pedesaan yang akses jembatannya belum terbangun, akses jalannya belum terbangun, masih menggunakan jembatan bambu, masih ada. Wilayah Sukabumi, Garut, Cianjur Selatan, kemudian Ciamis. Ini juga harus menjadi bahan fokus kita,” pungkasnya. (jpn)
