KARAWANG, RAKA- Status sebagai PPPK paruh waktu belum sepenuhnya memberikan kepastian masa depan bagi para pegawai yang telah ikut menopang pelayanan publik di Kabupaten Karawang.
Kondisi tersebut mendorong Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Kabupaten Karawang memperkuat perjuangan untuk mendapatkan kepastian status, termasuk peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
Ketua Umum Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Karawang Asep mengatakan keberadaan aliansi tersebut dibentuk untuk menyatukan aspirasi PPPK paruh waktu dari berbagai profesi yang selama ini bekerja di sektor pelayanan publik.
“Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia hadir sebagai wadah yang menyatukan aspirasi rekan-rekan PPPK Paruh Waktu dari berbagai lintas profesi dan sektor pelayanan publik,”katanya, (3/9).
Menurut Asep, persoalan yang dihadapi PPPK paruh waktu tidak bisa dilihat sebagai persoalan satu kelompok profesi saja. Di dalam aliansi tersebut terdapat tenaga teknis pendidikan, pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, Satpol PP, perhubungan hingga tenaga teknis lainnya.
Keberagaman tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa PPPK paruh waktu memiliki peran dalam berbagai lini pelayanan pemerintah. Karena itu, kepastian status kepegawaian dinilai menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Aspirasi yang kami perjuangkan adalah kepastian masa depan PPPK Paruh Waktu serta kesempatan untuk dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu secara adil, terukur, dan sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan pemerintah,” terangnya.
Asep menegaskan, persoalan status kepegawaian bukan sekadar urusan administrasi. Di balik status tersebut terdapat pengabdian, tanggung jawab pekerjaan, kebutuhan keluarga dan masa depan para pegawai yang selama ini tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat kontribusi PPPK paruh waktu secara lebih konkret ketika membahas kebijakan mengenai keberlanjutan status mereka.
“Kami tidak datang untuk mempertentangkan rakyat dengan pemerintah. Kami datang untuk mempertemukan aspirasi dengan kebijakan,” tegasnya.
Di Karawang, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia mulai membangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang. Langkah tersebut disebut telah mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
Aliansi selanjutnya berencana melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Karawang. Audiensi tersebut akan digunakan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong adanya dukungan terhadap perjuangan PPPK paruh waktu.
Asep mengatakan, pihaknya memilih jalur perjuangan yang dialogis, konstitusional, damai dan bermartabat. Namun, pendekatan tersebut tidak berarti aspirasi akan dibiarkan berhenti pada meja audiensi.
“Kami tidak ingin sekadar ramai pada saat menyampaikan aspirasi, tetapi juga konsisten mengawal prosesnya sampai ada kejelasan,” ujarnya.
Perjuangan tersebut tidak hanya dilakukan di tingkat daerah. Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia juga akan mengikuti Silaturahmi Nasional (Silatnas) pada 7 September mendatang.
Forum tersebut akan mempertemukan organisasi dan elemen PPPK paruh waktu lintas profesi. Selain memperkuat konsolidasi, Silatnas diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan tuntutan dan menyampaikan aspirasi bersama kepada pemerintah.
Asep berharap pemerintah tidak hanya melihat PPPK paruh waktu dari sisi status administratif, tetapi juga mempertimbangkan pengabdian dan kontribusi mereka dalam menjalankan pelayanan publik.
“Kami tidak meminta belas kasihan. Kami menyampaikan aspirasi. Kami tidak mencari pertentangan. Kami mencari kepastian. Dan kami tidak akan berhenti memperjuangkan masa depan bersama,”tutupnya. (zal)
