PURWAKARTA, RAKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purwakarta kini menghadapi persoalan baru. Di tengah terus bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), muncul dugaan pemalsuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menyeret sejumlah pengelola dapur MBG.
Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Purwakarta, Agung Darwis Suriatmaja, menilai persoalan tersebut bukan disebabkan oleh prosedur penerbitan SLHS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Menurut Agung, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta selama ini telah menjalankan proses penerbitan dokumen sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan berperan memberikan rekomendasi setelah dilakukan pemeriksaan, sedangkan penerbitan sertifikat secara resmi menjadi kewenangan DPMPTSP.
“Kalau saya perhatikan, Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sudah berjalan sesuai prosedur. Jadi ini lebih kepada ulah oknum yang diduga melakukan pemalsuan, termasuk pemalsuan tanda tangan pada dokumen,” kata Agung, Jumat (4/9/2026).
Agung menyayangkan munculnya dugaan pemalsuan tersebut karena persoalan yang dilakukan oleh oknum justru berpotensi menyeret nama dua institusi pemerintah daerah.
Menurutnya, masyarakat dapat memiliki persepsi yang keliru terhadap kinerja Dinas Kesehatan maupun DPMPTSP apabila persoalan pemalsuan dokumen tidak dilihat secara utuh.
“Saya sangat menyayangkan karena dua institusi di Kabupaten Purwakarta menjadi korban. Akibat kasus ini, masyarakat bisa saja memiliki persepsi yang keliru, padahal yang melakukan adalah oknum tertentu,” ujarnya.
Ia pun meminta pengelola SPPG tidak mencari jalan pintas dalam memenuhi dokumen persyaratan operasional.
Agung mengimbau seluruh pengelola SPPG mengurus SLHS melalui mekanisme resmi dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
Menurutnya, proses pengajuan SLHS sebenarnya tidak sulit, terlebih pemerintah telah mendorong percepatan pelaksanaan program MBG.
“Saya berharap teman-teman di SPPG menempuh prosedur yang normal. Jangan lewat orang lain atau calo. Prosesnya sebenarnya mudah dan tidak dipersulit,” tegasnya.
Agung menduga munculnya praktik percaloan tidak terlepas dari keinginan sebagian pengelola untuk segera mengoperasikan SPPG.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu dengan menawarkan jasa pengurusan dokumen secara cepat.
“Bisa jadi ada yang ingin cepat karena SPPG segera beroperasi dan SLHS menjadi salah satu syaratnya. Ketika ada yang ingin serba cepat, lalu ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan, akhirnya muncul persoalan seperti sekarang,” katanya.
Ia menegaskan, pengelola SPPG seharusnya tidak tergoda dengan tawaran jalur cepat yang justru dapat menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.
Di tengah persoalan tersebut, Satgas MBG Purwakarta mencatat mayoritas SPPG yang telah beroperasi sudah memiliki SLHS.
Agung menyebut saat ini terdapat 159 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Purwakarta. Dari jumlah tersebut, hanya dua SPPG yang belum memiliki SLHS.
Satu SPPG masih dalam proses pengajuan, sementara satu lainnya disebut belum mendaftarkan permohonan.
“Dari 159 SPPG yang sudah beroperasi, hanya dua yang belum memiliki SLHS. Satu sedang berproses dan satu lagi memang belum mendaftarkan,” ungkapnya.
Terkait kemungkinan penambahan SPPG baru, Agung mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, berdasarkan kondisi pelayanan saat ini, ia menilai penambahan dapur MBG baru belum menjadi kebutuhan utama.
Agung mengatakan kapasitas SPPG yang sudah ada masih dapat ditingkatkan untuk menjangkau penerima manfaat yang belum terlayani.
“Kalau seluruh SPPG yang sedang dalam tahap persiapan bisa segera beroperasi, jumlah penerima manfaat yang belum terlayani tinggal sekitar lima ribuan orang lagi,” katanya.
Karena itu, menurut Agung, pemerintah tidak harus buru-buru menambah jumlah SPPG. Optimalisasi kapasitas dapur yang sudah tersedia dinilai dapat menjadi solusi untuk menuntaskan cakupan penerima manfaat MBG di Purwakarta.
“Jadi tidak harus menambah SPPG baru, cukup meningkatkan kapasitas penerima manfaat di SPPG yang sudah ada,” pungkasnya. (yat)
