Pemerintah menetapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen utama dalam menentukan sasaran program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026. Melalui sistem ini, kondisi kesejahteraan masyarakat diklasifikasikan ke dalam sepuluh kelompok desil guna memastikan distribusi bantuan yang lebih terukur.
Berdasarkan data tersebut, kelompok Desil 1 hingga Desil 4 ditetapkan sebagai prioritas utama dalam berbagai program perlindungan sosial. Sementara itu, masyarakat yang berada pada kategori Desil 5 tetap memiliki peluang untuk menerima bantuan, namun hal tersebut sangat bergantung pada pemenuhan persyaratan spesifik dari masing-masing program yang bersangkutan.
Berikut adalah rincian klasifikasi lima desil prioritas dalam penyaluran bantuan sosial:
- Desil 1: Merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Keluarga dalam kategori ini menjadi sasaran utama program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
- Desil 2: Mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang tetap menjadi fokus intervensi bantuan pemerintah.
- Desil 3: Kelompok masyarakat yang berada pada posisi kesejahteraan di atas Desil 2, namun masih masuk dalam kategori rentan.
- Desil 4: Kelompok yang masih menjadi prioritas dalam sejumlah program perlindungan sosial reguler.
- Desil 5: Merupakan kelompok rumah tangga yang berada pada urutan 41–50 persen dalam skala kesejahteraan. Kelompok ini umumnya bukan sasaran utama bansos reguler, namun dapat mengakses bantuan lain seperti KIP Kuliah atau Kartu Prakerja jika memenuhi kriteria akademik dan ekonomi.
Terkait dengan informasi yang beredar mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) senilai Rp900.000, perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengumuman resmi yang memastikan pencairan bantuan tersebut pada Oktober 2026.
Masyarakat diimbau untuk melakukan pengecekan data desil dan status kepesertaan secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Perubahan kondisi ekonomi, seperti penurunan pendapatan, dapat diajukan melalui mekanisme pemutakhiran data, meskipun hasil akhirnya tetap ditentukan melalui proses verifikasi dan penilaian otoritas terkait.
