JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyepakati sejumlah kebijakan strategis terkait penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui siaran pers Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026, pemerintah memastikan bahwa rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan tetap dibuka pada tahun 2026.
Pengadaan ASN tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam mendukung program prioritas Presiden serta mempercepat regenerasi di lingkungan birokrasi. Selain pembukaan CPNS, poin krusial dalam kesepakatan tersebut adalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian perhitungan yang matang. “Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen.
Kebijakan peningkatan status ini mencakup berbagai profesi strategis yang selama ini menunjang pelayanan publik. Prasetyo merinci profesi-profesi tersebut meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.
“Ya, itu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar, sebagaimana kita ketahui damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ya, kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan, ya, menyebutnya ya, atau tenaga pelaksana lain,” jelas Prasetyo.
Lebih lanjut, pemerintah memberikan kepastian bahwa PPPK yang telah beralih status menjadi Penuh Waktu tetap memiliki peluang untuk berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2027 mendatang melalui jalur terbuka dan kompetitif.
“Jadi ini karena statusnya naik, yang lintas profesi, menjadi PPPK penuh waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS,” imbuh Prasetyo.
Selain penataan status PPPK, pemerintah juga berkomitmen memberikan kepastian kerja bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan. Bagi guru non-ASN yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026, pemerintah akan melakukan perpanjangan masa kerja. Langkah serupa juga akan diterapkan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
