KARAWANG, RAKA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang terus mendorong percepatan program Desa Digital di seluruh wilayah. Namun, hingga saat ini baru 49 desa yang tercatat memenuhi kriteria teknis sesuai ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2015.
Kepala Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerja Sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Ius Ruswanti mengatakan, semua desa sebenarnya sudah memiliki website. Namun, penggunaan domainnya belum seluruhnya mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2015.
“Bukan berarti yang lain tidak punya website. Semua sudah punya, tetapi domainnya belum sesuai dengan Permenkominfo, yakni menggunakan domain resmi .desa.id,” katanya, Senin (9/11).
Menurutnya, penggunaan domain .desa.id menjadi salah satu persyaratan teknis dalam pengembangan Desa Digital. Selain itu, digitalisasi juga harus didukung dengan peningkatan pelayanan administrasi, promosi potensi desa, serta ketersediaan jaringan internet yang memadai.
Dalam pelayanan publik, desa didorong mulai meninggalkan proses administrasi secara manual dan beralih ke sistem digital. Salah satunya melalui aplikasi Sorabi (Sistem Online Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil), yang memungkinkan pemerintah desa memproses sejumlah layanan secara mandiri, termasuk penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.
Tak hanya pelayanan administrasi, website desa juga diharapkan menjadi sarana pemasaran produk unggulan lokal dan promosi potensi wisata. Pengembangan tersebut perlu ditunjang infrastruktur internet agar masyarakat di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan jaringan tidak tertinggal dalam proses digitalisasi.
Ius menjelaskan, pemerintah desa yang ingin beralih menggunakan domain .desa.id tidak perlu mengeluarkan biaya besar. Sebab, biaya pengelolaan domain tersebut hanya sekitar Rp50 ribu per tahun.
“Adapun persyaratan administrasi yang harus disiapkan meliputi surat permohonan website desa, surat permohonan domain, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan website yang ditandatangani kepala desa di atas materai, serta surat kuasa pengelola domain,”terangnya.
DPMD Karawang berharap penggunaan domain resmi dan pemenuhan indikator lainnya dapat terus ditingkatkan. Dengan begitu, digitalisasi pemerintahan desa tidak sebatas kepemilikan website, tetapi juga mampu mendukung pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta pengembangan potensi ekonomi desa. (zal)
