Ujang Abidin
PURWAKARTA, RAKA – Dalam rangka mempersiapkan sekolah kader pengawasan tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta membuka pendaftaran sekolah kader selama empat hari.
Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Ujang Abidin mengatakan, rekrutmen pelatihan sekolah kader tersebut nantinya akan menjaring tiga orang peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan pada tanggal 23 hingga 29 September. “Pembukaan pendaftaran dimulai dari tanggal 10 hingga 14 September mendatang,” ujarnya.
Untuk kriteteria calon pesertanya ialah berusia 19 tahun maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA, diutamakan berpengalaman atau sedang menjadi pengurus organisasi atau komunitas, tidak pernah menjadi anggota atau menjadi pengurus parpol, tidak sedang atau tidak pernah menjadi tim kampanye pasangan calon tertentu, memahami kepemiluan atau pengawasan pemilu, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah atau sedang menjalani kasus hukum.
Dia juga mengatakan, untuk mekanisme perekrutan Bawaslu nantinya akan melakukan seleksi kepada calon peserta meliputi seleksi administrasi dan wawancara. “Dua orang anggota Bawaslu akan menjadi tim seleksi dan melakukam wawancara kepad calon peserta, untuk pengumuman siapa saja yang tepilih akan diumumkan di website, media sosial dan jejaring Bawaslu Purwakarta,” paparnya.
Dijelaskannya, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, sebagai sarana pendidikan pemilu bagi masyarakat, pembentukan pusat pendidikan Pengawasan Pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat, menciptakan kader pengawasan yang tepat guna, menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada. “Targetnya, peserta atau anak didik Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif mampu menjadi pengawas pemilu partispatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif. Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya,” papar pria yang akrab disapa kang uje.
Lebih lanjut ia berharap, terkait dibukanya pendaftaran sekolah pengawasan demokrasi di Bawaslu Kabupaten Purwakarta, menunjukan bahwa proses demokrasi harus tetap dijaga dan dikuatkan dengan kualifikasi SDM di masyarakat. “Kesinambungan ini penting untuk tetap mengawal proses demokrasi dan pemahaman kepemiluan bagi masyarakat secara umum,” pungkasnya. (ris)
