AUDIENSI: Aktivis Fordas Cilamaya Berbunga audiensi dengan sejumlah pejabat Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat.
CILAMAYA, RAKA – Revitalisasi Sungai Cilamaya harus segera dilakukan secepatnya, karena pencemaran masih terjadi. Itu terlihat dari warna sungai yang masih hitam pekat dan berbau.
Tekanan aksi nyata yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang, terlihat saat audiensi Forum Daerah Aliran Sungai Cilamaya Bersih, Indah dan Berdayaguna (Fordas Cilamaya Berbunga) dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Jumat (1/11).
Audiensi yang diikuti oleh Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan DLH Provinsi Jawa Barat Dewi Nurhayati, Kepala Seksi Pengaduan dan Sanksi Administrasi Neneng Setiawati, Ketua Fordas Cilamaya Berbunga Muslim Hafidz dan sejumlah anggotanya, menghasilkan beberapa kesimpulan. Muslim mengatakan, ada tiga kesepakatan hasil audiensi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat diharapkan bertindak tegas dan berani dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Pihaknya juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Subang, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan revitalisasi, pemulihan dan pemberdayaan sosial masyarakat di DAS Cilamaya. “Kami meminta laporan perkembangan dan target waktu rencana pelaksanaan pengendalian pencemaran DAS Citarum,” ungkapnya kepada Radar Karawang.
Ia juga ingin agar pemerintah provinsi sampai kabupaten melibatkan Fordas Cilamaya Berbunga dalam pemulihan DAS Cilamaya. “Kami meminta agar bisa dilibatkan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Pemprov Jabar akan menyusun nota kesepahaman dengan sejumlah pemerintah kabupaten, Kodam, Polda, Kejati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penanganan pencemaran Sungai Cilamaya. “MoU untuk memperkuat komitmen dengan sejumlah pihak. Nanti kita akan sepakati bagaimana kita fokus menangani DAS sungai tersebut,” ungkap Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad. (psn/ok)
