Terdampak Corona Dapat Uang Tunai
Anne Ratna Mustika
PURWAKARTA, RAKA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mengalokasikan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar sebagai bagian upaya menanggulangi masalah jaring sosial yang mendera masyarakat Purwakarta selama tanggap covid-19.
Anggaran sebesar itu, disiapkan untuk membantu masyarakat Purwakarta yang kurang mampu selama tiga bulan kedepan, terhitung mulai April, Mei dan Juni 2020. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menuturkan, pihaknya menyadari jika perekonomian masyarakat di wilayahnya mengalami kelesuan pasca mewabahnya virus corona. Apalagi, bagi masyarakat yang rawan miskin dan tak punya penghasilan tetap. “Saat ini, kami masih menginventarisasi data penerima bantuan tersebut,” ujarnya, Kamis (2/4).
Dari awal pihaknya sudah hawatir akan timbulnya efek domino mengenai wabah corona. Yakni, timbulnya masalah sosial yang menyangkut perekonomian masyarakat. Untuk itu, Pemkab Purwakarta menyiapkan alokasi anggaran untuk penanganan masalah sosial tersebut.
Anne menjelaskan, terkait teknis penyaluran bantuan untuk masalah sosial ini, tidak berupa bantuan sembako. Melainkan bantuannya berbentuk uang tunai yang akan dikirim ke rumah masing-masing oleh petugas yang telah disiapkan pemkab. “Untuk teknis distribusinya, setiap kepala keluarga penerima mendapat bantuan Rp 300ribu per bulannya. Bantuan ini, akan diberikan selama tiga bulan terhitung mulai April ini. Kemungkinan di pekan ketiga nanti bantuan tersebut bisa didistribusikan,” jelasnya.
Terkait bentuk bantuannya, pihaknya memiliki alasan kenapa tidak berupa bahan kebutuhan pokok. Karena, dirinya ingin supaya roda perekonomian masyarakat bisa tetap berputar meski pada situasi tanggap corona seperti ini.
Dia mencontohkan, dengan uang tunai dari bantuan pemerintah ini nantinya penerima bisa belanja di warung dekat rumahnya. Sehingga masih ada perputaran uang di lingkungan mereka. Berbeda jika bantuannya berupa sembako. “Jadi, uang di kita tidak keluar Purwakarta. Minimalnya, para pedagang kecil masih ada yang beli. Kan lumayan setiap bulan selama tiga bulan kedepan ada perputaran uang Rp6 miliar,” imbuhnya.
Mantan Mojang Purwakarta ini juga menuturkan, sebenarnya anggaran yang disediakan Pemkab Purwakarta belum bisa menutupi seluruh penerima. Karena dari data yang ada, jumlah KK yang berhak menerima bantuan tersebut sekitar 33 ribu KK. Dengan rincian, 9.000 KK miskin diluar penerima PKH dan BPNT, serta 24 ribu KK kategori rawan miskin. Data ini pun belum termasuk pedagang kecil dan buruh harian. “Tapi anggaran kami terbatas, jadi hanya bisa menanggulangi 20 ribu KK saja. Sisanya, kami berharap bantuan dari Pemprov Jabar,” imbuhnya.
Untuk itu, sampai saat ini pihaknya bersama Pemprov Jabar masih melakukan validasi data penerima bantuan tersebut. Supaya tak terjadi tumpang tindih penerima atau ada penerima yang dobel mendapat bantuan. Dia berharap bantuan tersebut bermanfaat bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan. (gan)
