PURWAKARTA, RAKA – Politisi PKB asal Kabupaten Purwakarta, H Sona Maulida Roemardi megendus ada potensi kisruh dalam distribusi bantuan sosial (bansos) khususnya bansos Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pasalnya, data calon penerima yang digunakan pemerintah cenderung tidak tidak jelas. Selama ini ada perspektif berbeda pemerintah provinsi dengan desa sebagai suprastruktur pemerintah paling bawah dalam menentukan siapa yang paling berhak memperoleh bansos. “Nama yang diusulkan (desa) dengan nama yang keluar sebagai calon penerima bantuan, berbeda,” kata Sona, Rabu (22/4).
Belum lagi, kata dia, jumlah kuota dengan jumlah warga terdampak Corona masih sangat jomplang. Meski diketahui, bansos ini bukan hanya ada dari pusat dan provinsi, tapi juga dari kabupaten dan desa. Karenanya, pemerintah harus hati-hati betul dalam merealisasi program ini untuk menghindari gejolak sosial di masyarakat. “Saya melihat, pemerintah tidak siap memang menghadapi ini. Meski sekedar menyiapkan data yang valid,” kritik Sona.
Dia pun menyarankan pemerintah provinsi maupun daerah sepenuhya melakukan pendataan, pengaturan dan distribusi bansis ini ke pemerintah desa. Sebab desa yang dianggap tahu betul siapa yang berhak memperoleh bantuan tersebut. Termasuk desa pula yang akan berhadap-hadapan dengan masyarakat ketika ada ketidakpuasan di bawah. “Berilah keleluasaan kepada desa. Dan ini jadi catatan kita bersama bahwa ke depan, data menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan pemerintah. Jangan gagap setiap kali ada momen seperti ini,” tandasnya.
Diketahui, sebagai bagian dari upaya menangulangi dampak bencana Covid-19, pemerintah menyalurkan bantuan sosial berupa uang. Bantuan tersebut disalurkan melalui program PKH dan BPNT sebagaimana selama ini berjalan. Bantuan lainnya melalui BLT oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa yang besaran dan kuotanya berbeda dimulai April hingga Juni 2020. (gan)
