MASIH NONGKRONG : Alat berat terlihat masih nongkrong di galian tanah merah. Padahal sebelumnya, galian tersebut sudah dilakukan penyegelan.
Alat Berat Masih Numpuk di Galian Tanah
PURWAKARTA, RAKA – Meski telah ditutup dan dilarang beroperasi sebelum mengurus izin, namun sejumlah truk dan belasan alat berat jenis eskavator masih numpuk di lokasi galian tanah merah di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten, Purwakarta, Rabu (8/7).
Pemandangan tersebut, sontak membuat Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika geram. Padahal, sebelumnya, dia dan jajarannya sudah menghentikan operasional pertambangan tersebut.
Bupati Anne juga mempertanyakan keberadaan para pengemudi truk serta pengemudi alat berat yang justru kabur entah ke mana. Dia meminta truk dan alat berat yang ada di lokasi galian tersebut dipindah dan tidak beroperasi kembali, sebelum para pengusaha itu mengantongi izin. “Sopir truknya mana ini? Operator alat beratnya juga mana? Kalau gak ada sudah angkut saja alat berat itu ke Polres Purwakarta,” kata Anne seraya meminta izin kepada Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Fitran Romajimah yang berada di lokasi.
Nampak sebanyak 13 alat berat (eskavator) yang berada di dua titik galian tanah ilegal yang tak beroperasi dan ada sejumlah truk ngajugrug (tampak) tanpa pengemudi. Anne juga mengeluhkan bandelnya para pengusaha galian yang tak jera melakukan operasi setelah dilakukan penutupan. “Kami akan terus koordinasi dengan aparat hukum. Pemasangan garis polisi juga sudah dilakukan kepolisian, jadi ya kalau jalan kembali itu ranahnya Polres Purwakarta,” ucapnya.
Ia mengaku sempat memanggil para perwakilan empat galian tanah ilegal ini, seperti ahli waris, PT Pelangi, Mandala, dan FJ Barokah, untuk meminta kesepakatan terkait tak beroperasi dahulu sebelum mereka mengurus perizinannya. “Hari ini ya dengan terpaksa kami persempit jalur aksesnya truk agar tak bandel beroperasi lagi,” ujarnya.
Saat disinggung masalah banyaknya truk tanah yang justru terparkir di bahu jalan di Sukatani, Anne mengaku telah berkoordinasi dengan Dishub Jabar karena Jalan Sukatani merupakan jalan provinsi. “Ya saya akan coba koordinasikan agar bahu jalan tak dipakai parkir yang bukan peruntukannya,” pungkasnya. (gan)
