PURWAKARTA,RAKA – Paska terbitnya keputusan bupati nomor 421.3/Kep.608-Disdik/2018, sedikitnya 60 persen orang tua siswa Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Sindangsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta memilih tidak akan melanjutkan sekolah anaknya.
Sejumlah orang tua siswa beralasan keputusan bupati tersebut memberatkan mereka yang mayoritas buruh perkebunan yang penghasilannya sangat minim. Jika tetap dipaksakan para orang tua akan memilih anak-anaknya tidak dilanjutkan bersekolah. “Kalau sekolahnya pindah kita sulit untuk transportasinya, kalau pakai ojek setiap hari penghasilan saya pasti habis buat ojek saja,” tutur Kendih, orang tua siswa SMP Satap Sindangsari, Kamis (1/11).
Keputusan bupati nomor 421.3 sendiri mengatur agar sekolah satu atap dimerger baik dalam proses pembelajaran maupun merger dapodik siswa ke sekolah reguler yakni SMPN 2 Bojong.
Paska Keputusan merger dari 124 siswa SMP Satu Atap Sindangsari sebanyak 60 persennya memilih tidak melanjutkan sekolah jika harus pindah kegiatan belajar mengajar.
Selain siswa sebanyak 10 orang guru mengundurkan diri, sementara empat guru lainnya yang berstatus ASN bertahan.
Kepala SMP Satu Atap Sindangsari, Dadih Kusmajaya mengatakan, karena tidak ada guru proses pembelajaran dilakukan seorang diri. “Tiap hari saya harus masuk ke kelas-kelas memberikan pelajaran,” tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, H Purwanto mengatakan, bahwa soal merger adalah pilihan. Sekolah dapat memilih melakukan merger dapodik atau merger kegiatan belajar mengajar. “Ada dua tipe tinggal sekolah memilih,” timpalnya.
Kepala Desa Sindangsari, Rahmat Efendi mendorong agar ada titik temu soal merger sekolah, kalaupun sulit, desa sendiri mengusulkan agar sekolah satu atap Sindangsari menjadi sekolah reguler. Karena sejak adanya sekolah satu atap di desanya lulusan SLTA bertambah. “Jika satu atap harus dimerger saya khawatir pendidikan di desa kami kembali rendah,” tuturnya. (gan)
