Kinerja OPD Lamban
CIAMPEL, RAKA – Ambruknya SDN Kutanegara II Kelas Jauh menunjukan ketidak seriusan pemerintah daerah (pemda) di bidang pendidikan. Bahkan kerja pemda cenderung lebih kendal dengan kepentingan politik dibanding kepentingan masyarakat.
“Kami sudah tegaskan, jangan mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan warga,” ujar Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Acep Suyatna, kepada Radar Karawang, Senin (5/11).
Menurutnya, sekali pun sekolah ambruk itu dibangun dengan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR). Namun tetap harus ada skala prioritas dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Sinkron nggak sama RPJMD, CSR juga harus disinkronkan,” tambahnya.
Menurutnya, banyaknya kasus sekolah ambruk di Karawang menunjukan kinerja pemerintah masih belum fokus mengarap sektor pendidikan. Maka wajar jika dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Karawang hanya mendapatkan nilai C. “kalau lihat LAKIP, ini artinya ada instansi yang tidak beres, kinerjanya lamban. Maka harus dilakukan penyegaran,” ujarnya.
Menurutnya, proses penyegaran jabatan di lingkungan pemda Karawang juga jangan mengedepankan politik. Tapi harus mengedepankan kinerja dan kemampuan. Bagi yang tidak mampu menduduki jabatan tertentu maka jangan dipaksakan.
“Saat rotasi dan mutasi juga jangan mengedepankan kepentingan politik, efeknya kinerja pemerintahan jelek,” ujarnya.
Sementara persoalan sekolah rusak di Kabupaten Karawang belum ditangani tuntas. Namun sedikitnya 114 SD dan 3 SMP yang rusak akan segera diperbaiki. Pemkab Karawang menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp50 miliar.
Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Disdikpora Karawang H Sopandi Amir mengakui, dari 850 sekolah yang menjadi tangggung jawab Disdikpora Karawang, 20 persennya rusak. “Target kita tahun 2020 pembangunan sudah selesai, kerusakan relatif ada yang parah ada juga yang ringan,” katanya, belum lama ini.
Untuk memperbaiki sekolah rusak tersebut, Disdikpora menjalin kerja sama dengan Dinas PUPR. Dia beralasan, hal tersebut dilakukan karena Disdikpora tidak mempunyai orang teknis. “Kerjasama mulai tahun ini, tahun sebelumnya selalu gejlok data. Alhamdulillah kita konsen terus tahun ini, data sudah bagus dan sudah sama datanya antara Disdikpora, PUPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Karawang. Anggaran di PUPR. Kita hanya menyampaikan sekolah rusak saja,” katanya.
Sekretaris Dinas PUPR Karawang Asep Hajar mengatakan, tahun ini dari anggaran murni dialokasikan Rp50 miliar untuk memperbaiki sekolah rusak. “Totalnya hampir Rp50 miliar. Anggaran itu untuk 114 SD dab 3 SMP, semuanya di APBD saat ini sedang proses pengerjaan. Dan ada juga dari CSR di 4 lokasi wilayah Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar,” ujarnya singkat. (zie/apk)
