KARAWANG, RAKA – Untuk kesekian kalinya dalam sepuluh tahun terakhir, warga perumahan Bumi Mutiara Indah (BMI), Kampung Pejaten dan Trojog, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, direpotkan dengan luapan air Sungai Cikaranggelam. Begitu juga dengan warga Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek, Desa Kararangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, sudah terbiasa bolak-balik tempat pengungsian karena tempat tinggalnya menjadi langganan banjir luapan air Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Hal serupa juga dialami warga Cilamaya Wetan yang pemukimannya dilintasi Kali Cilamaya, Kali Tasrip dan Kali Bawah. Sawah, rumah hingga jalan raya terendam. Kondisi ini setiap tahun terjadi. Begitu pula dengan warga Cikangkung, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok. Masyarakat pun mulai menilai jika pemerintah daerah belum serius menangani persoalan banjir.
Sarah (29) warga Perumahan BMI 1 mengatakan, perbaikan sipon Cikaranggelam yang menjadi penyebab banjir hingga kini belum selesai. Jika ada hujan deras, rumah yang berada di BMI 1 dan BMI 2 sudah bisa dipastikan terkena banjir. “Kita sudah langganan. Penyebabnya ya itu, sampah yang menyumbat sipon sehingga saluran air tidak berjalan lancar,” katanya kepada Radar Karawang.
Warga lain, Halimi (50) mengatakan, Blok J merupakan daerah yang pasti merasakan banjir jika musim hujan datang. “Blok J pasti kebanjiran. Banjirnya paling pertama dan surutnya paling terakhir,” ujarnya.
Dia sempat berencana menjual rumah yang saat ini didiaminya. Namun, rumah miliknya hanya ditawar dengan harga yang sangat murah. “Bingung saya juga, mau dijual juga murah. Pasrah aja lah,” keluhnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang Endang Sodikin berpendapat, penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki sistem yang terintegrasi lintas sektoral. Pemkab hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) saat sudah terjadi banjir. Sedangkan dinas lain seperti Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Kesehatan (Dinkes), pemerintah kecamatan dan desa atau kelurahan menurutnya belum terintegrasi. “Yang saat ini berjalan hanya sebatas komunikasi dan belum ada action. Kurang gereget,” katanya.
Kedepan, kata Endang, Pemkab Karawang diminta untuk lebih serius menangani masalah banjir. Karena banjir di Karawang seolah bukan bencana, tetapi aktivitas rutin daerah Karawang setiap musim hujan. “Jadi kalau hari ini pemerintah daerah hanya sebatas melakukan kunjungan, hanya sebatas melakukan evakuasi tanpa adanya solusi dalam mengatasi banjir setiap masa penghujan, kedepan lagi-lagi pada musim hujan akan seperti itu terus,” ungkapnya.
Untuk itu, dia menantang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru setelah dilantiknya bupati dan wakil bupati Karawang, dalam visi misinya membuat program fenomenal dalam mengatasi banjir. Karena banjir ini sepertinya oleh pemerintah daerah di mana-mana dianggap kegiatan biasa yang sudah menjadi langganan. “Buatlah unit reaksi cepat lintas sektoral dinas dan semua stake holder. Penanggulangan bencana banjir ini jangan hanya sebatas seremonial dan temporary,” ujarnya.
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan, salah satu solusi agar banjir tidak lagi terjadi di Telukjambe Barat misalnya, harus dibuat embung di bagian hulu dari Sungai Cibeet dan normalisasi di bagian hilirnya termasuk Sungai Citarum. “Banjir yang diakibatkan meluapnya dua sungai yakni Sungai Citarum dan Cibeet, karena letak geografis salah satu dusun yang bernama Dusun Kampek (Telukjambe Barat). Di sana, bentuknya seperti cekungan. Ditambah adanya penurunan tanah dan kontur tanah yang labil,” tuturnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, solusi yang tengah dikebut pemerintah yakni perbaikan dan pembangunan sejumlah infrastruktur air, di antaranya perbaikan tanggul yang jebol, pembangunan saluran air, hingga pembangunan bendungan yang diharapkan mampu menekan potensi banjir. Menurut Emil, pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mempercepat proses perbaikan tanggul yang jebol diterjang arus banjir. Selain Bendungan Sadawarna di Subang yang juga akan berdampak bagi Karawang, pengerjaan pembesaran saluran di bawah air sungai juga terus dikebut. “Pembesaran saluran dibawah air sungai, laporan per hari ini sudah kontrak lalu segera dikerjakan dengan maksimal. Kemudian beberapa rencana besar lainnya seperti (pembangunan) Bendungan Cipunegara dan Cibeet. Mudah-mudahan dengan percepatan proyek-proyek infrastruktur air di tahun 2021 hingga 2022, potensi banjir bisa terus berkurang,” tuturnya.
BBWS Citarum serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, Bendungan Cibeet akan dibangun pada 2021. Bendungan ini dibangun sebagai salah satu solusi untuk mengatasi banjir di Karawang. Kepala BBWS Citarum Anang Muchlis mengatakan, pihaknya akan melakukan sertifikasi desain, studi untuk Amdal, dan studi land acquisition and resettlement Action Plan (LARAP) bendungan. “Harapan kami tahun 2021 sudah diajukan untuk kegiatan fisiknya,” ujar Anang.
Bendungan Cibeet nantinya sanggup menampung 93 juta meter kubik air dengan tinggi bangunan 43 meter. “Anggarannya kita belum tahu,” kata Anang. (nce/psn/jp)
