INGATKAN GUBERNUR: Panitia Khusus IX DPRD Provinsi Jawa Barat.
PANITIA Khusus (Pansus) IX DPRD Provinsi Jawa Barat menuntaskan revisi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di Aula Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kamis (25/2) pakan lalu.
Revisi tersebut rampung usai dilakukan pendalaman dan pembahasan intensif selama 2,5 bulan. Selanjutnya, Perda Revisi RPJMD tersebut disahkan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Laporan Pansus IX, Jumat (26/2).
Pansus IX DPRD Provinsi Jawa Barat ini diketuai H Abdul Harris Bobihoe (F-Gerindra). Serta dua wakil ketua, yaitu Ir Abdul Hadi Wijaya MSc (F-PKS) dan R Yunandar Rukhiadi ST (F-PDIP).
“Jawa Barat termasuk salah satu provinsi yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan tingkat cukup parah. Hampir seluruh sektor pembangunan dan kehidupan masyarakat terkena dampaknya,” ujar Abdul Hadi Wijaya melalui rilisnya, Sabtu (27/2).
Dijelaskannya, data indikator makro maupun mikro menunjukkan penurunan dibanding perencanaan dan target pembangunan, terbaca pada data tahun 2020 ini.
“Terjadi perlambatan konsumsi masyarakat akibat daya beli melemah, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor industri dan jasa, dan penurunan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Gus Ahad, panggilan akrabnya.
Hal lain yang membuat prihatin, sambungnya, adalah meningkatnya angka kematian penduduk Jawa Barat, kesenjangan dini rasio yang semakin nyata, hingga meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. “Ini akibat penurunan aktivitas produksi di banyak lapangan usaha,” ucapnya.
Disebutkannya, pengangguran bertambah 28,35 ribu dibandingkan tahun 2019, hingga total angka pengangguran di Jawa Barat kini mencapai 1,87 juta jiwa. “Ini merupakan provinsi terbesar kedua dengan angka pengangguran terbesar dalam skala nasional,” ujar pria berkaca mata ini.
Demikian juga IPM yang menggambarkan kualitas hidup di Jawa Barat. Diperkirakan mengalami koreksi yang cukup besar dibanding tahun-tahun lalu. Perekonomian Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam yaitu sebesar -2,44 persen.
“Kami mencatat permasalahan pokok pembangunan di Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir. Pertama, masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial,” ucap pria yang juga Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar ini.
Kedua, sambungnya, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ketiga, masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur. Keempat, pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan.
“Kelima, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Keenam, masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat,” kata Legislator Dapil Purwakarta-Karawang ini.
Mempertimbangkan situasi dan kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Barat meminta gubernur beserta seluruh jajarannya bekerja secara fokus. Yakni, sesuai dengan latar dilakukannya perubahan RPJMD yang tersisa sekitar hanya dua tahun ini.
“Tidak bisa ditawar lagi. Semua arah kebijakan dan program harus konsisten dengan fokus. Demikian juga dengan alokasi anggaran,” katanya.
Dia menambahkan, DPRD meminta gubernur menunda dan mengoreksi beberapa perencanaan pembangunan yang tidak terkait langsung penanganan pandemi COVID-19. “Termasuk mempersiapkan SDM dan organisasi pemerintahan yang kompatibel dengan situasi sulit ini,” ujarnya.
Gubernur juga, lanjut Gus Ahad, harus dapat menggali ide-ide dan terobosan yang inovatif dan kreatif, membuat habituasi baru dalam bekerja. “Agar situasi pandemi ini justru kita jadikan momentum bekerja lebih efektif dan efisien,” ucapnya.
Di antara rencana program yang dikoreksi, kata Gus Ahad, adalah rencana Gubernur membangun Alun-alun dan Creative Centre di seluruh kota dan kabupaten, serta beberapa yang lain.
“Kami minta agar hentikan dulu program artifisial seperti ini, atau sekadar membangun opini dan image semata. Mari fokus pada penanganan COVID-19 demi menyelamatkan masyarakat Jawa Barat melewati masa-masa sulit ini. Di samping menuntaskan urusan-urusan wajib dan pelayanan dasar yang lebih penting,” kata Gus Ahad.
Lebih lanjut Gus Ahad mengatakan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 11 Prioritas Pembangunan Daerah. “Kesebelasannya yakni Reformasi Sistem Kesehatan Daerah, Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi,” ujarnya.
Kemudian, kata dia, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi sistem Pendidikan dan Kemajuan kebudayaan, Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana.
“Selanjutnya, Inovasi Pelayanan Publik dan penataan daerah, Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, Pendidikan agama dan tempat ibadah juara. Serta, Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup dan Gerakan membangun desa,” ucapnya.
Diharapkan dengan fokus selama dua tahun masa RPJMD tersisa ini, permasalahan masyarakat Jawa Barat seperti daya beli yang rendah, pengangguran, angka kematian, fasilitasi Rumah Sakit dan lain-lain dapat teratasi dengan baik.
“Kami juga telah meminta Gubernur agar cermat dalam membuat alokasi kebijakan anggaran. Termasuk meniadakan rencana pinjaman daerah dan obligasi daerah paling tidak hingga tahun 2023 nanti. Yaitu, dengan cara melakukan perencanaan anggaran yang tepat sasaran,” ujarnya. (rls)
